BGN Kebut Target Penerima MBG, Butuh Anggaran Minimal Rp5 Triliun per Bulan pada September 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana percaya diri target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa tercapai lebih awal dari yang direncanakan.

Program MB diproyeksi akan mencapai angka tersebut pada akhir April 2025. Tetapi dengan antusiasme yang tinggi dari para pelaku UMKM, target itu diperkirakan akan terealisasi lebih cepat.

Dadan menyebut, semakin banyak UMKM yang ingin bergabung dengan Badan Gizi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," kata Dadan, Jumat (21/3/2025).

Pernyataan ini juga menjadi respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar jumlah penerima manfaat MBG bisa meningkat lebih cepat di seluruh Indonesia.

Dadan menjelaskan, ada tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan percepatan program ini, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek ini terus dioptimalkan agar distribusi manfaat MBG berjalan maksimal.

Dari sisi anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana untuk program MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp700 miliar. Kenaikan ini terjadi berkat proses administrasi dan pencairan dana yang semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan meningkat menjadi Rp1 triliun per bulan, lalu naik menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan anggaran digunakan secara transparan dan efektif, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program ini.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.