Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit di Bulan Ramadan, Sesuai Arahan Presiden Prabowo dan Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit di Bulan Ramadan ini. Hal itu disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25). "Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara," kata Menteri Bahlil. Dia mengatakan bahwa penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu. Selain itu, Menteri Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. "Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi," ucapnya. Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. "Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan," pungkasnya. Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama. (rpi)

Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit di Bulan Ramadan, Sesuai Arahan Presiden Prabowo dan Jokowi

Berita Terkait

Presiden Setujui Permintaan Gubernur Papua Tengah, Divestasi 10% Saham Freeport

Divestasi Freeport Tinggal Ketok Palu, Rosan Target Indonesia Tambah Saham hingga 12 Persen

Fantastis! Anggaran MBG di Papua 3 Kali Lipat Lebih Besar dari Pulau Jawa

Gerak Cepat Tindak Perintah Prabowo, Kemenkes Kerahkan Tenaga Medis Darurat ke Aceh Utara

Topik Terkait

Bahlil Lahadalia

Izin Usaha Pertambangan Khusus

Iupk

Muhammadiyah

Tambang

Izin Tambang

Batu Bara

Ormas

Prabowo

Jokowi

Saksikan Juga

Total Korban Meninggal di Sibolga Berjumlah 54 Orang

Teka-teki Klub Baru Megawati Hangestri Masih Misterius Usai SEA Games 2025

Tim Panahan Putri Indonesia Raih Medali Emas

Ironi Muara Angke, Air Bersih Sebatas Janji

Temuan Baru Tim Gabungan Terkait Penyelidikan Penyebab Banjir Bandang dan Longsor

PMI Turunkan Kendaraan Amfibi untuk Evakuasi Warga di Agam

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri