Round Up Peresmian BPI Danantara: Badan Hukum, Inspirasi, dan Struktur Pengelolaan

Jakarta, tvOnenews.com - Pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola aset negara senilai US$900 miliar (sekitar Rp14.513 triliun). 

Pada tahap awal, Danantara akan menginvestasikan US$20 miliar ke lebih dari 20 proyek strategis di berbagai sektor, termasuk pengolahan logam, kecerdasan buatan, kilang minyak, energi terbarukan, dan produksi pangan.

Makna Nama Danantara

Danantara merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara, dengan makna sebagai berikut:

• Daya: Potensi atau kekuatan

• Anagata: Aset atau kekayaan

• Nusantara: Kepulauan Indonesia

Nama ini mencerminkan tujuan Danantara dalam mengelola dan mengoptimalkan aset strategis nasional untuk kesejahteraan bangsa.

Badan Hukum Danantara

Danantara beroperasi di bawah regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pengelolaan Investasi Pemerintah, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.

Dengan status badan hukum khusus, Danantara memiliki fleksibilitas dalam mengelola aset negara sambil tetap berpegang pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi anti-korupsi.

Inspirasi dari Temasek Holdings Singapura

Danantara mengadopsi konsep sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek Holdings di Singapura, yang mengelola aset negara secara profesional.

Bedanya, Temasek beroperasi secara global dengan independensi penuh, sementara Danantara masih berfokus pada investasi domestik dengan pengawasan pemerintah.

Struktur Danantara

Danantara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

• Dewan Pengawas, dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan Muliaman D. Hadad sebagai Wakil Ketua. Anggota lainnya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

• Badan Pelaksana, diketuai oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani, bertanggung jawab atas operasional dan eksekusi investasi.

• Dewan Penasihat, berisi tokoh berpengalaman seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, dan Tony Blair, yang memberikan arahan strategis.

Dengan struktur ini, Danantara diharapkan mampu mengelola aset negara secara transparan, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (nsp)