Apple Sudah Lunasi Utang US$10 Juta ke Indonesia, Apakah Masih Terkena Sanksi?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengonfirmasi bahwa Apple, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, telah menyelesaikan pembayaran utang sebesar US$10 juta kepada pemerintah Indonesia. 

Pembayaran ini merupakan bagian dari komitmen investasi Apple yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) selama periode 2020-2023.

"Utang tersebut telah dibayar, dan kami sudah menerima pembayarannya," ujar Agus saat ditemui di Jakarta pada Rabu.

Namun, selama periode tersebut, investasi Apple tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2017, yang menjadi syarat agar produk Apple bisa dipasarkan di Indonesia. 

Apple telah mengakui kekurangan tersebut dan telah mengkonfirmasi pembayaran utang investasinya yang seharusnya dilunasi pada Juni 2023.

Sesuai regulasi yang berlaku, ketidakpatuhan terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi seperti tambahan modal investasi baru, penangguhan sertifikat TKDN, atau bahkan pencabutan sertifikat TKDN yang berpotensi melarang penjualan produk Apple di Indonesia.

Namun, Kementerian Perindustrian memilih opsi sanksi paling ringan, yakni skema tambahan modal investasi dalam proposal untuk periode 2024-2026. Sanksi ini telah dibahas dan dikomunikasikan kepada Apple selama proses negosiasi.

Untuk memastikan kepatuhan Apple, pemerintah Indonesia telah menunjuk pihak ketiga guna menilai dokumen pembayaran utang serta melakukan audit terhadap seluruh Apple Academy. 

Dari evaluasi tahun 2018 hingga 2023, kepatuhan Apple terhadap skema inovasi perpanjangan TKDN dinilai masih kurang memadai.

Saat ini, Apple sedang membangun pabrik AirTag di Indonesia, yang diproyeksikan memenuhi 65 persen kebutuhan AirTag global. 

Investasi proyek ini mencapai US$1 miliar dan diperkirakan akan menciptakan hingga 2.000 lapangan pekerjaan. Ke depan, investasi Apple di Indonesia diharapkan terus berkembang hingga mencapai US$10 miliar. (ant/nsp)