Legislator: PT Pos Indonesia Harus Mandiri, Jangan Terus Bergantung pada Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa PT Pos Indonesia tidak boleh terus mengandalkan proyek pemerintah untuk menjalankan bisnisnya.

Dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, Asep menyebutkan bahwa sektor logistik menunjukkan pertumbuhan positif, dengan kontribusi sekitar 14 persen atau senilai Rp1.400 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bisnis jasa pengiriman masih sangat menjanjikan.

"Sebagai perusahaan pelat merah di sektor jasa pengiriman dan logistik, PT Pos Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan peluang ini dengan terus berinovasi dalam layanan usahanya," ujar Asep, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor).

Ia menyayangkan bahwa total pendapatan PT Pos Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai Rp5,7 triliun, meskipun memiliki jaringan usaha yang luas. Sebagai perusahaan jasa pengiriman tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia seharusnya mampu bersaing lebih baik dengan kompetitor lainnya.

"Dengan jaringan usaha yang mencakup lebih dari 4.300 cabang, sekitar 30 ribu titik penjualan, serta belasan ribu pekerja mitra, seharusnya PT Pos Indonesia tidak kalah dari TIKI, yang usianya lebih muda dan hanya memiliki perwakilan di 65 kota besar, sekitar 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, serta 6.000 pegawai," kata Asep.

Menurutnya, PT Pos Indonesia seharusnya menjadi pemimpin di industri pengiriman dan logistik di Indonesia. Namun, ia menilai bahwa perusahaan ini masih terlalu bergantung pada proyek-proyek pemerintah, yang membuat manajemen terlena dan kurang berinovasi.

"Saat saya membaca laporan tentang perusahaan logistik terbaik di Indonesia tahun 2024, ternyata PT Pos Indonesia hanya menempati peringkat ketiga, di bawah TIKI dan JNE yang menjadi juara," ungkapnya.

Asep mendorong PT Pos Indonesia untuk memiliki visi bisnis yang lebih revolusioner dan mandiri agar tidak terus mengandalkan proyek pemerintah.

"Jika diibaratkan berburu, PT Pos Indonesia seperti berburu hewan di kebun binatang. Ke depan, hal itu tidak boleh menjadi prioritas bisnisnya. Perusahaan harus siap untuk berburu di hutan liar dan menghadapi persaingan yang lebih luas," tambahnya.

PT Pos Indonesia sendiri telah menyampaikan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025, yang berfokus pada penguatan sinergi antar-BUMN. Dengan nilai belanja BUMN yang mencapai Rp280 triliun, PT Pos Indonesia melihat peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan.

Namun, Asep menekankan bahwa kesiapan teknologi dan inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, efisiensi, serta transparansi dalam layanan pengiriman.

"Saya kira hal ini jauh lebih penting untuk dilakukan oleh PT Pos Indonesia, daripada hanya meminta dukungan DPR agar mendapatkan proyek dari pemerintah," pungkasnya. (ant/nsp)