Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Piutang, Penerima KUR Tidak Masuk Daftar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara soal kriteria UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku piutang UMKM. Maman menjelaskan, pengusaha atau pelaku UMKM yang memperoleh penghapusan piutang adalah mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria. "Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman di Jakarta, Kamis (9/1/2025). Kriteria kedua, UMKM sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak lima tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Sedangkan, kriteria ketiga yaitu nasabah UMKM sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan. Ia menegaskan, Kementerian UMKM memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah mengajukan pinjaman yang tidak termasuk dalam daftar penghapusan piutang. Jika melihat prinsip keadilan, ada 1 juta UMKM yang mendapat penghapusan piutang. Namun bagi pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, terbuka untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” katanya lagi. Menteri UMKM juga menjelaskan bahwa bagi penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan, dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6 persen. Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, maka dapat melaporkan ke Kementerian UMKM. Ia menegaskan, Kementerian UMKM hadir untuk memitigasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Selain itu Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS). ”Ke depan, para pengusaha UMKM diharapkan dalam mengakses pembiayaan tidak hanya dilihat dari agunan, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce,” kata Maman. Upaya ini menurutnya merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dan konsistensi negara dalam meringankan beban rakyat. “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” kata Menteri Maman. Maman menyebut, Kementerian UMKM perlu mengantisipasi terjadinya moral hazard agar pengusaha UMKM tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan tidak sekadar menunggu kebijakan serupa di masa depan. (ant/rpi)

Kriteria UMKM yang Dapat Penghapusan Piutang, Penerima KUR Tidak Masuk Daftar

Berita Terkait

Simak Tips Bisnis Frozen Food di Era Digital: Peluang Besar UMKM dari Dapur Produksi hingga Pasar Nasional

Diprediksi Meningkat pada Tahun 2026, ICSA Dorong Bank Perkuat Pembiayaan Hijau

Transportasi Digital Makin Dinamis! Inilah Tantangan Baru dan Solusi dari Para Pemangku Kepentingan

Puncak Livin’ Fest 2025 Resmi Digelar di Surabaya, Dorong Akselerasi UMKM dan Ekonomi Kreatif

Topik Terkait

Umkm

Kur

Piutang

Maman Abdurrahman

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri