Peneliti: Harus Ada Regulasi dan Insentif ke Bank untuk Tingkatkan Alokasi Pembiayaan UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Peneliti Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf R Manilet, menjelaskan bahwa memperkuat regulasi dan memberikan insentif kepada bank dapat membantu meningkatkan alokasi pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

“Secara umum, saya kira penguatan regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17 Tahun 2015, yang mewajibkan perbankan memberikan kredit minimal 20 persen dari total kredit mereka kepada UMKM, dapat menjadi titik awal yang baik,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana kita ketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan pendanaan bagi UMKM yang mencapai Rp2.400 triliun. 

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa insentif seperti pemangkasan pajak, subsidi bunga, atau jaminan kredit diperlukan untuk menekan risiko bagi perbankan. 

“Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap sektor UMKM, tetapi juga mendorong alokasi pembiayaan yang lebih besar,” ujarnya.

Yusuf menambahkan bahwa untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan kepada UMKM, penting untuk meningkatkan akses mereka terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal, termasuk kredit usaha, pinjaman mikro, dan pembiayaan berbasis syariah. 

“Khusus layanan keuangan syariah, potensi perbankan syariah yang besar harus dimanfaatkan untuk menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau dan menyeluruh, mulai dari akses modal hingga pemasaran,” tuturnya.

Di sisi lain, edukasi keuangan bagi pelaku UMKM perlu diperkuat melalui program pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen keuangan, perencanaan bisnis, serta pengelolaan risiko. 

Inisiatif ini tidak hanya akan memungkinkan UMKM mengelola keuangan lebih efisien, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk keuangan yang ada. 

Dia menilai bahwa perbedaan pengetahuan dan kurangnya empati antara UMKM dan lembaga keuangan juga merupakan tantangan besar. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus mendapatkan pembelajaran yang cukup mengenai layanan keuangan termasuk fitur-fiturnya agar mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal. 

“Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara UMKM dan lembaga keuangan,” kata Yusuf.

Selain itu, meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional UMKM juga menjadi hal yang penting. Akses kepada layanan perbankan digital seperti mobile banking dan pembayaran elektronik bisa membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. 

“Teknologi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk melacak arus kas secara real-time, mengelola inventaris lebih efektif, dan membuat keputusan bisnis yang lebih strategis,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat jaringan dan akses pasar yang merupakan aspek vital dalam memberdayakan UMKM. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antara UMKM dan berbagai pihak lain, termasuk lembaga keuangan, asosiasi bisnis, dan platform e-commerce. 

“Dengan akses yang lebih luas ke pasar lokal dan internasional, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan bisnis mereka,” ujarnya.

Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan alokasi pembiayaan kepada UMKM sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam kebutuhan pendanaan bagi UMKM. (ant/nsp)