Waketum Kadin Indonesia Apresiasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah; Bedakan dengan PPnBM

Jakarta, tvonenews. - Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatasi pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah, mendapat dukungan dari Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya terhadap barang mewah, dan tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Dia optimistis rencana kebijakan yang akan mulai berlaku di tahun 2025 ini bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin kondusif. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah berhati - hati membedakan PPN untuk barang mewah dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). "Untuk menghindari kesimpangsiuran, pemerintah dan DPR hendaknya membuat kepastian tentang ragam barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen itu. Sebab, ketentuan tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2021," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (9/12/24). Untuk mencegah sektor industri mati suri, menurut Bamsoet, kenaikan PPN 12 persen hendaknya juga tidak membidik bahan baku industri, termasuk barang modal. Sudah menjadi fakta bahwa produk manufaktur dalam negeri saat ini benar-benar terhimpit akibat serbuan produk impor yang dijual di pasar dalam negeri dengan harga dumping, "Makna strategis dari pembatasan pemberlakuan PPN 12 persen, tidak hanya meringankan beban belanja masyarakat. Tetapi juga merawat kekuatan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi," kata Bamsoet. Sektor UMKM Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, Bamsoet menilai, pembatasan pemberlakuan PPN 12 persen cukup membantu puluhan juta pelaku UMKM. Dengan mengecualikan kenaikan PPN unutk sektor UMKM, harga barang dan jasa yang mereka tawarkan tidak otomatis mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari kebijakan PPN yang baru. “Kalkulasinya sederhana, jika harga barang dan jasa produk UMKM ikut dibebani PPN 12 persen, maka UMKM akan kehilangan pembeli atau pelanggan,” kata Bamsoet. Dia mengingatkan, ketika sebuah UMKM berhenti berusaha karena harga barang dan jasa mereka menjadi lebih mahal akibat naiknya PPN, UMKM tersebut akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. “Jadi, tidak bijak jika kebijakan baru tentang PPN hanya berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran, akibat ketidakmampuan UMKM menjaga kelangsungan usaha masing-masing," kata Bamsoet. (hsb)

Waketum Kadin Indonesia Apresiasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah; Bedakan dengan PPnBM

Berita Terkait

Bamsoet Puji Terobosan Mentan Amran, Hilirisasi Pertanian Dinilai Jadi Penopang Ekonomi

Diana Dewi Terima Penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM dari TV One

Terima Penghargaan Perempuan Inspiratif, Diana Dewi Serukan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Pengusaha Kecil Harus Diangkat!

PP 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan Berpotensi Perlambat Pertumbuhan Industri

Topik Terkait

Ppn

Ppnbm

Kadin

Bamsoet

Barang Mewah

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Bri

Pertamina

Emas

Bbri

Antam