Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen, Rosan Klaim Tak Akan Pengaruhi Investasi Masuk

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini kenaikan UMP 6,5 persen pada 2025 takkan mempengaruhi investasi yang masuk ke Indonesia. “Saya meyakini sih itu tidak, karena produktivitas kita juga itu yang harus kita dorong dan kita tingkatkan,” katanya, dikutip Minggu (1/12/2024). Rosan mencontohkan, banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia seperti yang bergerak di sektor manufaktur, biasanya mereka memiliki jangka waktu pada saat berinvestasi. Kemudian, disepakati pembangunan pabrik di Indonesia selama dua tahun. Selama dua tahun tersebut, lanjut dia, pemerintah akan menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan ekspektasi mereka. Sehingga pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja dalam negeri bukan hanya berstandar Indonesia, tetapi bisa berstandar internasional. Lebih lanjut, ia menyampaikan kepada pengusaha maupun investor domestik dan luar negeri bahwa saat ini bukan lagi eranya biaya UMR murah. Ia mengingatkan bahwa kenaikan upah harus berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas kerja mengingat keselarasan antara kedua hal tersebut sangat penting. “Bisa saja kita misalnya bayar murah tapi yang perlu kerja dua orang, tetapi mungkin bayar lebih tinggi, tapi produktivitas yang lebih baik hanya cukup satu orang. Jadi, kuncinya justru adalah bagaimana produktivitas ini juga berjalan meningkat dengan kenaikan upah yang berjalan,” ungkap Rosan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata UMP sebesar 6,5 persen PADA 2025 berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024). pRABOWO mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan. Selanjutnya, keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. Sementara itu, untuk upah minimum sektoral, akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. (ant/nba)

Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen, Rosan Klaim Tak Akan Pengaruhi Investasi Masuk

Berita Terkait

Ancaman PHK di Tengah Gejolak Global, Anindya Bongkar Peluang Investasi untuk Redam Ketakutan

Road to Pekan Reksa Dana 2026, OJK dan Makmur Genjot Literasi Investasi di Sumatera

Pemerintah Butuh Investor Asing untuk Wujudkan Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Rosan Tegaskan Minat Investasi Asing ke Indonesia Masih Tinggi

Topik Terkait

Rosan Perkasa Roeslani

Ump

Ump 2025

Investasi

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Bri

Bbri

Emas

Purbaya Yudhi Sadewa

Antam