OJK Sebut PP 47/2024 Solusi Keberlanjutan UMKM dengan Piutang Macet

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 soal Penghapusan Piutang Macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah solusi untuk untuk keberlanjutan para pelaku UMKM yang memilki piutang macet. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa dalam PP 47/2024 ada sejumlah kriteria yang bisa ditetapkan untuk bisa dihapus tagih oleh bank, diantaranya adalah pada pasal 6 tertulis, kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya. “Artinya, kredit usaha rakyat (KUR) tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih, karena merupakan kredit program yang masih berlangsung hingga saat ini,” jelas Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/11/2024). Dilanjutkan dengan nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur, telah dihapusbukukan minimal lima tahun lalu pada saat PP ini mulai berlaku, bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit dan tidak terdapat agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman nasabah. Kemudian, pada pasal 19 tertulis bahwa kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak berlakunya PP ini. Adapun PP terbit pada 5 November 2024, artinya kebijakan ini hanya berlaku hingga 5 Mei 2025. Mahendra juga menjelaskan bahwa PP tersebut adalah turunan guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Berkaitan dengan hal tersebut, OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan memang sudah mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun sebelumnya OJK turut mendorong dan mengkoordinasikan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun baru bisa tercapai di pemerintahan Prabowo Subianto. Terkait dengan kriteria dan syarat kredit UMKM yang bisa dihapus tagih Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Mahendra mendukung pemerintah yang telah memasukkannya dalam PP 47/2024. “Mengenai kriteria dan syarat yang dipenuhi, secara umum kami sepakat, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadinya moral hazard maupun free rider, karena betul-betul yang patut menerima yang dilakukan (hapus tagih),” tutur Mahendra. Hadirnya PP 47/2024 juga sudah sangat jelas dan berdampak positif bagi keberlangsungan UMKM ke depan. Pasalnya, debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan kedepannya. “Dalam hal itu, kami lihat PP ada proses hapus tagih setelah dihapus buku, dan proses itu dianggap sebagai pelunasan piutang dari bank BUMN kepada para debitur. Sehingga, dengan demikian pencatatan di SLIK dengan pelunasan tadi, bisa dihapus sama sekali. Ini sudah tepat sebenarnya dengan yang sudah dikoordinasikan namun belum diterbitkan dalam waktu yang lalu,” terang Mahendra. (ant/nsp)

OJK Sebut PP 47/2024 Solusi Keberlanjutan UMKM dengan Piutang Macet

Berita Terkait

Holding UMKM Expo 2025 Bukukan Potensi Transaksi Rp79,8 Miliar, Target Tembus Pasar Ekspor Terus Digenjot

Diana Dewi Terima Penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM dari TV One

Apresiasi Kemendagri, UMKM dan Ritel Berharap DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Patuhi Hasil Fasilitasi Ranperda KTR DKI Jakarta

Ibu-ibu di Tegal Dilatih Bangun Usaha Kecil Hingga Peluang Buka Lapangan Kerja

Topik Terkait

Ojk

Umkm

Piutang Macet

Saksikan Juga

Wisatawan di Baubau Jatuh dari Benteng

Bus Pariwisata di Sampang Angkut Jutaan Batang Rokok Ilegal

Tak Miliki Izin, 14 Kontainer Bawang Bombay Ilegal Dimusnahkan

Pramono Umumkan UMP Jakarta Tahun 2026 Naik 6,17 Persen

Kabupaten Gayo Lues Masih Gelap Gulita

Libur Nataru, Puluhan Sopir dan Awak Bus Jalani Tes Urine

Viral

Bri

Pertamina

Bbri

Emas

Antam