Presiden Jokowi Sahkan Perpres Baru soal Kementrian Kebudayaan, Bakal Resmi Dipisah dengan Pendidikan dan Ristek di 2025?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru jelang akhir masa jabatannya. Peraturan baru yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis, 10 Oktober kemarin yakni Perpres Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045. Di pasal satu, tertulis bahwa negara harus ikut memajukan dan menjaga ekosistem budaya di Indonesia lewat perencanaan yang berkesinambungan, sistematis, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Masih di pasal satu, negara juga harus berpedoman terhadap RIPK yang sudah disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk memajukan kebudayaan di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045 di IKN.Sumber : Julio Trisaputra/tvOnenews.com Adanya Rencana Aksi Nasional Kebudayaan yang Dibuat Oleh Menteri Kebudayaan Kemudian di pasal empat, dinyatakan bahwa negara akan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pemajuan kebudayaan dan harus mencantumkan langkah yang sesuai dengan RIPK. Nantinya, RAN Pemajuan Kebudayaan ini akan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kepala lembaga terkait. Namun ada hal unik yang menjadi sorotan dalam Perpres ini, sebab tertulis bahwa pemangku kepentingan yang akan membuat RAN Pemajuan Kebudayaan ialah Menteri. Pernyataan dalam Perpres ini seolah menegaskan bahwa nantinya pada kabinet selanjutnya, akan ada Kementrian Kebudayaan, sebab pada draft susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial, hanya tertulis Menteri Pendidikan dan tidak ada Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa DPR telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan untuk mengakomodasi kementerian-kementerian baru dalam pemerintahan mendatang, yang akan berjumlah 13 komisi dan dilengkapi dengan pembentukan badan baru. Penambahan AKD ini, menurut Cucun, bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja DPR, seiring dengan rencana penambahan kementerian di kabinet baru. Pengumuman terkait jumlah komisi dan badan baru ini akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Namun, Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI lainnya menegaskan bahwa DPR RI tengah merampungkan finalisasi komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi-komisi di DPR pada 14 Oktober mendatang. (nsp)

Presiden Jokowi Sahkan Perpres Baru soal Kementrian Kebudayaan, Bakal Resmi Dipisah dengan Pendidikan dan Ristek di 2025?

Berita Terkait

Perpres Program Makan Bergizi Gratis Rampung, Kepala BGN: Tinggal Dibagikan

Perpres Tata Kelola MBG Akhirnya Rampung, Ini Aturan Sanksi bagi SPPG

Heboh Gaji Pensiun PNS Bakal Naik Tahun Ini, Begini Kata Kemenkeu

Jakarta Produksi 8.000 Ton Sampah per Hari, Bahlil Sudah Paraf Perpres Pemanfaatan Sampah jadi Energi

Topik Terkait

Perpres

Peraturan Presiden

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Pertamina

Bri

Purbaya Yudhi Sadewa

Emas

Bbri