10 Tahun BPJS Kesehatan: KPK Tekankan Pentingnya Sinergi dan Transparansi untuk Cegah Korupsi

Hal itu dibeberkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat menyampaikan sambutan pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Alex menjelaskan bahwa pada 2024, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp150 triliun untuk mendukung layanan kesehatan bagi 98% penduduk Indonesia yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

Dengan anggaran sebesar itu, Alex menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana. Ia meminta BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan tata kelola keuangan agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Namun, Alex mengakui bahwa selama program berjalan, masih banyak kelemahan yang membuka peluang terjadinya kecurangan. 

Menurutnya, kurangnya integritas dalam pengelolaan dana ini dapat berdampak buruk, seperti penyalahgunaan anggaran, menurunnya kepercayaan publik, dan ancaman terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10% dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, sekitar Rp20 triliun secara nominal," kata Alex, dikutip Sabtu (21/9/2024).

"Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, di mana ada manipulasi/phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes), baik pusat maupun daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," terang Alex.