10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Diklaim Sukses Turunkan Kemiskinan hingga 9% dan Selamat dari Krisis Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Jelang lengser,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Dalam waktu satu dekade, angka kemiskinan berhasil diturunkan hingga 9,03%. Tak hanya itu, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12% menjadi 0,83%.

Hal itu sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju', yang digelar di Jakarta, Senin (9/9/2024) kemarin.

"Pada tahun 2014, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 11%. Namun, pada tahun 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9%. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang tadinya mencapai 6% kini turun menjadi 0,83%," ungkap Ferry, dikutip Selasa (10/9/2024).

Ferry menambahkan bahwa capaian tersebut tak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun di kancah global.

Tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam bidang ekonomi, sangat memengaruhi situasi di tanah air.

"Sejak tahun 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada ekonomi domestik, khususnya sektor konsumsi dan tenaga kerja," jelasnya.

Ferry juga menyebutkan bahwa strategi kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama satu dekade terakhir mengandalkan tiga pilar utama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Tiga Pilar Utama Kebijakan Ekonomi era Jokowi

Pertama, kinerja jokowi dalam kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah.

Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).

Program-program ini dinilai krusial dalam menjaga daya beli masyarakat miskin.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program untuk meningkatkan pendapatan, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan.

Program-program ini ditujukan untuk mendorong usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Ketiga, pengembangan infrastruktur guna mendukung mobilitas dan akses ekonomi di berbagai wilayah. Proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol dan perluasan akses digital, turut mendorong terbukanya peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil.