Jakarta, tvOnenews.com - Masuknya jasa layanan internet asal Amerika, Starlink, ke Indonesia masih menuai pro dan kontra.

Meski sudah diresmikan oleh pemerintah dan Elon Musk secara langsung, Starlink dianggap akan merusak persaingan bisnis internet Tanah Air.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memberikan tanggapan.

Nezar mengatakan, pemerintah mengarahkan Starlink untuk membantu menyediakan layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

"Kondisinya itu diarahkan untuk membantu jaringan telekomunikasi bisa mencapai atau menjangkau daerah-daerah 3T dulu," kata Nezar dikutip dari Antara, Sabtu (1/6/2024).

Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada Starlink seperti yang dituduhkan banyak pihak.

Ia kembali mengungkapkan bahwa hadirnya jaringan internet berbasis satelit orbit rendah milik SpaceX tersebut adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjamah jaringan kabel optik.

"Jadi, enggak ada anak emas ya buat Starlink. Dia bisa saja menjangkau kemana saja karena dia satelit. Jadi daerah 3T bisa dijangkau, tapi daerah yang bukan 3T juga bisa dijangkau," katanya.

Dia menekankan, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan berusaha yang adil bagi semua pihak dan memberikan lebih banyak opsi untuk mengakses konektivitas.

Menanggapi kekhawatiran bahwa Starlink dapat mengancam penyelenggara jasa internet yang sudah ada, Nezar mengatakan bahwa layanan telekomunikasi berbasis satelit yang ditawarkan oleh Starlink bukanlah satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dan telekomunikasi masyarakat.

"Jangan lupa, Starlink itu juga punya kelemahan. Ini bukan seperti obat yang bisa menyelesaikan semua masalah komunikasi kan. Dia tetap bisa menghadapi latensi karena terhalang gedung atau bangunan," kata Nezar.

Sebagai penyedia jasa internet, Starlink telah mengantongi Hak Labuh Satelit dan Izin Surat Radio Angkasa dengan masa berlaku satu tahun dengan enam jenis perangkat yang telah disertifikasi untuk beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Masuknya Starlink ke pasar Indonesia, memunculkan kekhawatiran akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat pada sektor ini.

Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI meminta adanya sikap adil dan konsisten terhadap perusahaan telekomunikasi dan internet dalam negeri, khususnya Telkom.

Jika tidak ada jaminan keadilan dalam praktik usaha dari pemerintah, Anggota DPR khawatir dalam dua atau tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet lokal akan gulung tikar.

Selain itu, negara juga dianggap akan berpotensi kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur telekomunikasi karena dominasi Starlink.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Telkom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024), Anggota Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan seluk beluk perizinan Starlink di Indonesia.

"Apakah Starlink sudah punya Network Operation Center (NOC)? Menkominfo bilang akan mendesak Starlink segera membereskan perizinan untuk beroperasi di Indonesia.

Kalau belum ada izinnya, apakah artinya pemerintah sudah menyajikan ladang persaingan yang fair? Karena semestinya jelas, izinnya komplet, baru boleh beroperasi," ujar Harris Turino Anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan resmi.

Harris melanjutkan, jangan sampai BUMN dirugikan. Apalagi kalau nantinya Starlink masuk ke seluler.

"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," imbuhnya. (rpi)