Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya jumlah aplikasi dan platorm di berbagai instansi pemerintahan. Pembuatan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi ini harus segera dihentikan, karena justru membuat ruwet pelayanan pemerintah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat peluncuran Govtech dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta (27/5/2024). 

"Di kementerian, di lembaga, di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten kota ada 27 ribu lebih aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri - sendiri, yang kerjanya juga sendiri sendiri," kata Presiden Jokowi. 

Banyaknya aplikasi ini, menurut Presiden Jokowi, justru tidak terintegrasi dan tumpang tindih, sehingga membuat ruwet pelayanan ke masyarakat.  "Kalau sudah ada (aplikasi) yang baru, apa yang terjadi, install lagi, isi data lagi, ruwet ruwet, inilah yang kita stop," katanya. 

Presiden Jokowi menyebut, di Kementerian Kesehatan saja, saat ini terdapat 400 aplikasi yang dibuat untuk berbagai tujuan dan pelayanan. Bahkan, ada satu kementerian yang memiliki lebih dari 5.000 aplikasi atau platform yang dibuat sendiri. 

Selama ini, menurut Presiden Jokowi, pembuatan aplikasi di masing - masing instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan pendekatan proyek. Sehingga, masing - masing kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah berlomba menciptakan aplikasi baru. 

"Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru," kata Presiden Jokowi. 

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk menghentikan pembuatan aplikasi atau platform baru. 

"Oleh sebab itu, mulai tahun ini, saya sudah sampaikan dari Januari lalu, berhenti membuat aplikasi baru, mulai ahun ini berhentilah membikin platform platform baru, stop," tegas Presiden Jokowi. 

Layanan Terintegrasi

Ke depannya, Presiden Jokowi meminta agar seluruh aplikasi di pemerintahan bisa terintegrasi dalam satu sistem yakni Govtech, yang hari ini diluncurkan dengan nama Inadigital. 

"Kita juga harus memperkuat layanan Govtech kita, satu portal terintegrasi, yang kita namakan Inadigital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan izin usaha, perpajakan dan lain lainnya," kata Presiden Jokowi. 

Untuk menjamin terintegrasinya layanan pemerintah dalam satu plaform, Presiden Jokowi meminta agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa bekerja sama. 

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita," tegas Presiden Jokowi. (hsb)