news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut pascapandemi pemulihan ekonomi merata di seluruh Indonesia.
Sumber :
  • Sumber: tvOnenews.com

Pemulihan Ekonomi Pascapandemi, Sri Mulyani: Terjadi Merata di Sejumlah Daerah

Ekonomi Indonesia pascapandemi alami pemulihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut pemulihan ekonomi tak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia.
Senin, 5 Juni 2023 - 14:49 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com-Ekonomi Indonesia pascapandemi kembali pulih. Pemulihan ekonomi terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. “Pemulihan ekonomi kita terjadi mulai 2022 dan diteruskan di kuartal I-2023, dan menunjukkan pemerataan antardaerah,” kata Sri Mulyani  dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (05/06/).

Dia menjelaskan daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa juga menunjukkan pergerakan yang mengarah pada pemulihan.

Misalnya, daerah-daerah di wilayah Sumatera yang secara kolektif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada kuartal I-2023.

Selain itu, Kalimantan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2022 dan 5,8 persen pada kuartal I-2023. Data-data tersebut mengindikasikan perbaikan ekonomi juga berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Bendahara Umum Negara itu berpendapat capaian tersebut memberikan suatu optimisme bahwa pemulihan dan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditopang oleh daerah yang memang paling besar, yaitu Jawa dengan kontribusi sebesar 57,2 persen, tetapi juga oleh daerah-daerah lain.

“Yang meski memiliki kontribusi lebih kecil namun pertumbuhannya sudah menunjukkan suatu pemulihan,” ujar dia.

Adapun kontribusi ekonomi wilayah lain yang tercatat adalah Sumatera sebesar 21,8 persen, Kalimantan 9,0 persen, Sulawesi 6,9 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,7 persen serta Maluku dan Papua 2,5 persen.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan kebijakan fiskal telah turut mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satunya juga ditopang oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang diyakini mampu memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan. (ant/bwo)
 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

00:57
01:35
01:23
02:19
03:49
15:06

Viral