Terkait Kasus Keracunan di SMAN 1 Yogyakarta, Sultan HB X Tegaskan Jangan Abaikan Kapasitas Dapur MBG

Di akhir pernyataannya, Sultan menegaskan perlunya sistem pengawasan yang realistis dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar sertifikasi formal.

“Sekarang masalahnya misalnya ya maunya itu harus diawasi terus apa punya sertifikat tapi kalau dapurnya itu nganggo areng ya kan atau pakai elpiji tapi itu 2.000–3.000 porsi, nggak akan bisa. Rumah makan aja nggak ada yang buka sampai 3.000 porsi,” tutur Sultan.

Sri Sultan menambahkan, sistem pengawasan dan sertifikasi dapur juga perlu menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga kelayakan teknis di dapur.

Ia mencontohkan, dapur tradisional yang masih menggunakan arang atau elpiji tidak mungkin mampu menyiapkan dua hingga tiga ribu porsi sekaligus. Menurutnya, bahkan rumah makan pun jarang yang mampu beroperasi dengan kapasitas sebanyak itu.

“Yang 50 porsi saja mungkin bangunnya sudah setengah 5 pagi, kalau 3000 porsi kan jam 12 malam, terus suruh makan 10.00 pagi, ya pasti keracunan,” ucap Sri Sultan.

146 Laporan Masuk Platform 'MBG Watch'

Sejak diluncurkan pada 7 Oktober lalu, sudah ada 146 laporan dari masyarakat yang masuk ke platform daring 'MBG Watch'.

Untuk diketahui, platform ini dibentuk atas kolaborasi lintas lembaga independen seperti Celios, Transparency International Indonesia (TII), LBH Jakarta, Unitrend, Lapor Sehat dan Bareng Warga untuk mewadahi masyarakat yang ingin mengadukan satu di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama sebelas hari berjalan, tercatat ada 146 laporan masyarakat yang masuk ke situs pengaduan publik tersebut.

"Per 17 Oktober ini, ada 146 laporan (yang masuk platform MBG Watch). Tiga terbesar terkait keracunan, nilai gizi dan makanan yang tidak matang," kata Jaya Darmawan, Peneliti Celios kepada awak media disela aksi bertajuk 'Kenduri Suara Ibu Indonesia #3' yang digelar di Boulevard UGM pada hari ini.

Dari 146 laporan tersebut, terdapat 27 pengaduan terkait dengan nilai gizi. Dengan adanya laporan ini, pihaknya akan melakukan tindak lanjut lebih dalam melalui verifikator dibidang ahli kesehatan.

"Kita cek misalnya di daerah X yang nilai gizinya jelek. Sebab, masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberikan Ultra Processed Food (UPF)," ucap Jaya.