Demo Dugaan Pungli SK P3K di Labuhanbatu Selatan, Bupati Siap Mundur Jika Terbukti

Medan, tvOnenews.com - Dugaan pungutan liar penerbitan Surat Keputusan atau SK rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara, disuarakan puluhan mahasiswa di depan Polda Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (13/5/2024). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara menduga, bahwa Bupati Labusel, Edimin bersama Kepala Dinas Pendidikan Labusel, Muhammad Taufiq Ansari, meminta sejumlah upeti agar SK bagi nama-nama honorer yang lulus P3K untuk segera dikeluarkan atau diterbitkan. "Kami meminta Kapolda Sumut agar memeriksa Bupati Labusel, H Edimin beserta kolega-koleganya, terkait dugaan pungli untuk menerbitkan SK bagi nama-nama honorer P3K yang sudah lulus," teriak Azli Ritonga, Koordinator aksi, Senin (13/5/2024). "Dulu berjanji akan mempermudah segala urusan birokrasi bila terpilih menjadi bupati, saat ini para guru honorer diminta upeti agar SK P3K mereka diterbitkan," tambahnya sambil membawa spanduk protes. Bupati Labusel pun lantas menanggapi tudingan mahasiswa tersebut. "Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa boleh saja, tugas mereka sebagai mahasiswa memang untuk mengawal demokrasi. Namun, sebelum melakukan aksi, harus lah punya data yang lengkap atas segala bentuk dugaan yang disampaikan, jangan hanya menduga-duga karena ini akan menjadi pembunuhan karakter untuk nama baik Kabupaten Labuhan Batu Selatan," terang Edimin, Selasa (14/5/2024). Edimin juga mendukung agar para mahasiswa melaporkan temuan itu kepada pihak Polda Sumut dan Kejati Sumut. Lebih lanjut, ia mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai Bupati Labusel, jika memang terdapat bukti dan data valid atas tuduhan pungli yang dilemparkan terhadap dirinya. "Silahkan laporkan jika memang punya bukti dan data yang valid, jangankan diperiksa, jika terbukti bahwa tuduhan itu benar, saya akan mengundurkan diri dari jabatan saya," imbuhnya. Orang nomor satu di Kabupaten Labusel itu menjelaskan, dalam proses penerbitan dan penandatangan SK P3K, terdapat beberapa poin dan prosedur yang harus dijalani. Tidak serta merta, siapa duluan selesai berkas dan harus ditandatangani langsung. "Aturannya jelas, kita taati proses dan proseduralnya. Saat ini semua berkas sedang berada di BKD Kabupaten Labusel, dan berkas tersebut belum semuanya dilengkapi oleh peserta P3K. Jika ada buktinya mari sama-sama kita tangkap pelaku punglinya," tegas Politisi PDI-P ini. (tim tvOne/wna)

Demo Dugaan Pungli SK P3K di Labuhanbatu Selatan, Bupati Siap Mundur Jika Terbukti

Berita Terkait

Polisi Tangkap 16 Orang Pelaku Penjarahan Minimarket di Sibolga dan Tapteng

Bencana Sumut: 24 Orang Tewas, 86 Kejadian Bencana dalam 3 Hari, 11 Wilayah Dilanda Banjir dan Longsor

BADKO HMI Sumut: Kami Apresiasi Kejati Sumut soal Komitmen Penegakan Hukum

Demo di Kejagung, Massa Minta Kejati Sumut Dalami Pihak Terlibat Dugaan Korupsi PTPN I

Topik Terkait

Dugaan Pungli Sk P3k

Labusel

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Edimin

Bupati Labusel

Demo Mahasiswa

Dugaan Pungli

Polda Sumut

Kejati Sumut

Kepala Dinas Pendidikan Labuse

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Yogyakarta

Jawa Tengah

Surabaya

Banjir

Daerah