Unjukrasa Cabut Omnibuslaw di Medan, Said Iqbal : Menko Perekonomian, 11 Menteri, DPR Pengecut dan Munafik

Sehingga pihaknya, yakni Partai Buruh kembali mengajukan gugatan Judical Review tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Gugatan Judical Review tersebut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan saat ini dalam proses persidangan, " katanya.

Maka dari itu pihaknyaa menuntut agar Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut dan membatalkan Omnibus Law UU "perbudakan" Cipta Kerja.

Segera sahkan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT) yang "mangkrak" salama 17 tahun di DPR RI.

Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan, tolak aturan Parlementary & Presidentary Thersold.

Kami berharap Gubernur Sumatra Utara (Sumut) dan DPRD Sumut maupun pemerintah pusat dan DPR RI mendengar suara rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat.

"Kalau ini tidak dihentikan kami memastikan mogok nasional, dengan 5 juta buruh akan keluar dari pabrik stop produksi, di seratus ribu pabrik  yang ada diprusahaan indonesia, pungkasnya.

Diketahui ini gelombang aksi yang ke-9 yang sudah dilakukan diberbagai Kota Jakarta dua kali - DKI Jakarta, Tangerang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, Batam-Kepri dan hari ini di Kota Medan - Sumatera Utara.