Unjuk Rasa Cabut Omnibus Law di Medan, Said Iqbal : Menko Perekonomian, 11 Menteri, DPR pengecut dan Munafik!

Sehingga pihaknya, yakni Partai Buruh kembali mengajukan gugatan Judical Review tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Gugatan Judical Review tersebut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan saat ini dalam proses persidangan, " katanya.

Maka dari itu pihaknyaa menuntut gar Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut/membatalkan Omnibus Law UU "perbudakan" Cipta

Segera sahkan RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT) yang "mangkrak" salama 17 tahun di DPR RI

Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan, tolak aturan Parlementary & Presidentary Thersold;

Kami berharap Gubernur Sumatra Utara (Sumut) dan DPRD Sumut maupun pemerintah pusat dan DPR RI mendengar suara rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat .

"Kalau ini tidak dihentikan kami memastikan mogok nasional, dengan  5 juta buruh akan  keluar dari pabrik stop produksi, di seratus ribu pabrik  yang ada diprusahaan indonesia, pungkasnya.

Diketahui ini gelombang aksi yang ke 9 yang sudah dilakukan diberbagai kota Jakarta  dua kali - DKI Jakarta, Tangerang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, Batam-Kepri, dan hari ini di kota Medan - Sumatera Utara. (ayh)