Dua Mantan Nakes IGD Ajukan Gugatan Rp 5,1 Miliar terhadap RS Muhammadiyah Palembang, Mediasi Belum Mencapai Kesepakatan

Palembang, tvOnenews.com - Mediasi belum mencapai kesepakatan, dua mantan tenaga kesehatan (Nakes) IGD tetap mengajukan gugatan senilai Rp5,1 miliar terhadap Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Palembang. Gugatan ini disampaikan di Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu (24/5/2023).

Gugatan ini diajukan oleh dua mantan dokter IGD yang diberhentikan secara sepihak oleh RS Muhammadiyah pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda Sumsel.

Sidang mediasi dipimpin oleh Romi Sinatra SH MH, selaku hakim tunggal mediasi.

Setelah sidang perdana, kuasa hukum kedua penggugat, M Daud Dahlan SH MH, menyatakan bahwa belum ada titik temu dalam mediasi pertama dengan pihak tergugat.

Daud menjelaskan bahwa hakim mediator menginginkan adanya jalan tengah untuk mencapai perdamaian antara pihak RS Muhammadiyah Palembang sebagai tergugat dan kliennya sebagai penggugat.

Meskipun begitu, Daud menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan yang diajukan. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan untuk perdamaian jika tergugat bersedia, dengan syarat kesepakatan yang akan diberikan kepada kliennya.

Daud menjelaskan kronologi gugatan ini dimulai pada Mei 2020 ketika 29 nakes RS Muhammadiyah Palembang, termasuk dr. Puri Sulistyowati, terpapar pasien Covid-19 dan dinyatakan positif.

"Mereka tetap bekerja tanpa menjalani isolasi mandiri," ungkap Daud Dahlan.

Pada bulan Juni 2020, dr. Puri Sulistyowati bertugas menutup IGD karena terpapar dengan nakes IGD, namun pada pertengahan bulan tersebut Direktur RS Muhammadiyah Palembang mengeluarkan Surat Peringatan 3 (SP3) terhadap dr. Feriyanto dan dr. Puri Sulistyowati.

Melalui tim kuasa hukumnya, dr. Feriyanto dan dr. Puri Sulistyowati kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Palembang pada September 2020 hingga Maret 2021.

Pada tanggal 16 Maret 2021, majelis hakim PHI memutuskan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh RS Muhammadiyah Palembang tidak sah dan tidak berlaku.

"Putusan tersebut menyatakan bahwa Direktur RS Muhammadiyah Palembang harus mencabut dan membatalkan SP3 tersebut," kata Daud saat membacakan putusan kasasi atas gugatan PHI tersebut.

Namun, RS Muhammadiyah Palembang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun upaya kasasinya ditolak.

Pada tanggal 12 Juli 2023, Direktur RS Muhammadiyah Palembang mencabut SP3 melalui surat pencabutan dan pembatalan, sehingga kedua penggugat dapat kembali bekerja di rumah sakit.

Mengacu pada hal tersebut, Daud mengatakan bahwa pihak penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Palembang.

Di sisi lain, Gustrian SH, Kuasa Hukum RS Muhammadiyah Palembang, mengungkapkan kekhawatirannya terkait klaim sebesar Rp5,1 miliar, dan ia mempertimbangkan bagaimana proses pembuktian jika mediasi gagal.

Ia menyatakan bahwa jika hak-hak yang diminta tercantum dalam perjanjian perdamaian, pihaknya sebagai kuasa hukum tergugat akan berusaha mencapai kesepakatan dalam putusan tersebut.

Gustrian juga menyebut bahwa proses mediasi akan dilanjutkan minggu depan dengan upaya untuk melibatkan langsung Direktur RS Muhammadiyah Palembang dan Badan Pelaksana Harian (BPH).

Sebelumnya, dua mantan dokter IGD yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan pengaduan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Oktober 2020. Mereka meminta rumah sakit mencabut SP3 tersebut agar klien mereka dapat kembali bekerja.

Pada tanggal 16 Maret 2021, gugatan mereka dikabulkan oleh PHI yang menyatakan bahwa surat pemecatan dan SP3 tersebut tidak sah, dan meminta RS Muhammadiyah untuk membatalkannya.

Namun, RS Muhammadiyah mengajukan kasasi, tetapi ditolak.

Pada tanggal 12 Juli 2022, kedua belah pihak dipanggil ke Pengadilan Negeri Palembang, dan saat itu RS Muhammadiyah Palembang mencabut surat peringatan 3 yang menjadi dasar pemecatan.

Dengan surat pencabutan tersebut, kedua klien mereka dapat kembali bekerja di rumah sakit. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan atau informasi lebih lanjut. (peb/fna)