Ungkap Rp11 Miliar Kekayaan Anies, Relawan dan Saksi AMIN Nyatakan Tak Mau Dibayar

Makassar, tvOnenews.com -  Relawan AMIN di Makassar pesimis dengan Jumlah kekayaan Anies Baswedan yang dinilai tidak mampu membayar saksi dan relawan AMIN di TPS - TPS saat pemilihan berlangsung. Tercatat kekayaan Anies sendiri hanya sebesar  Rp11.187.431.089 berdasarkan LHKPN. Angka ini menurut Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim sangat jauh dari anggaran yang dibutuhkan untuk membayar Saksi saksi di TPS.

"Jika mengacu ke pemilu 2019, honor saksi bervariasi antara Rp100.000 sampai Rp250.000 per orang lalu konsumsi Rp50.000 dan atribut Rp25.000- Rp200.000, maka untuk setiap TPS dibutuhkan Rp175.000- Rp500.000. Jumlah 820.161 TPS, maka dibutuhkan Rp143.528.175.000 - Rp410.080.500.000, jika di setiap TPS digunakan dua saksi, maka dibutuhkan Rp287.056.350.000 - Rp820.161.000.000. Sementara total harta kekayaan Anies hanya sebesar Rp11.187.431.089 berdasarkan catatan LHKPN," beber Ramli Rahim, Ketua KoReAn, saat ditemui tvOnenews.com di Makassar.

Alasan diatas menjadi pegangan Ramli sebagai ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) menggelar deklarasi Gerakan Nasional Saksi AMIN Tak Mau Dibayar (GERNAS SATAMAR) di Posko Pemenangan KoReAn, Jalan Meranti, Makassar, Sabtu (30/09).

"Hari ini kita mulai dari Makassar, kita ajak relawan mau menjadi saksi di TPS tanpa harus dibayar. Gerakan ini kemudian akan berjalan dengan sendirinya di kabupaten/kota lain oleh seluruh relawan di Indonesia," ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim.

Ratusan relawan dari berbagai simpul relawan turut hadir dan mengikuti deklarasi tersebut. Para relawan berkomitmen untuk terus bergerak mengajak sebanyak mungkin orang bergabung dalam gerakan ini.

Dalam deklarasi Gerakan Nasional Saksi AMIN Tak Mau Dibayar atau (GERNAS SATAMAR) pertama kali digelar di Makassar, Selanjutnya akan diikuti oleh relawan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Ramli, salah satu permasalahan politik di Indonesia adalah pembiayaan yang besar. Termasuk diantaranya adalah kebutuhan dana saksi.