Pengangkatan Hendarsam Marantoko sebagai Dirjen Imigrasi Momentum Tepat untuk Pembenahan

tvOnenews.com - Momentum pengangkatan Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dinilai sebagai langkah penting dalam upaya pembenahan sektor keimigrasian nasional. Pengamat kebijakan publik Said Bakhri menilai bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran Imigrasi secara menyeluruh.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki posisi strategis yang mencakup tiga fungsi utama, yakni fungsi keamanan, pelayanan, dan fasilitator ekonomi. Ketiga fungsi ini harus berjalan secara seimbang dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

“Ini momentum untuk memperkuat Imigrasi, bukan hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga dari sisi keamanan dan kontribusinya terhadap negara,” ujar Said Bakhri.

Ia menjelaskan bahwa fungsi keamanan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang. Sementara itu, fungsi pelayanan harus mampu memberikan kemudahan bagi WNI, serta tetap selektif dalam melayani WNA.

Di sisi lain, fungsi fasilitator memiliki peran penting dalam mendukung masuknya wisatawan dan investor yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan terhadap WNA tidak boleh hanya didorong oleh aspek ekonomi, melainkan harus berbasis pada selektivitas dan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa jabatan Dirjen Imigrasi bukanlah posisi politis, melainkan profesional yang membutuhkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan kompleks dan strategis.

Dalam praktik global, posisi ini kerap diisi oleh figur dengan latar belakang hukum yang kuat, karena berkaitan erat dengan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

“Dengan latar belakang hukum yang dimiliki, Hendarsam Marantoko memiliki modal penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat sistem keimigrasian secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia pun menekankan bahwa keberhasilan pembenahan Imigrasi ke depan sangat bergantung pada kepemimpinan yang tegas, adaptif, dan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan negara.(chm)