Gubernur Khofifah Lantik 11 Pejabat Eselon II dan Kukuhkan Kepala BRIDA Jatim, Pesan : Jalankan Birokrasi Berdampak

Surabaya, Jawa Timur - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), serta mengukuhkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (6/1).

Pengangkatan Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim dan pengukuhan Kepala BRIDA Jatim ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/103/204/2023 dan 821.2/105/204/2023 tanggal 5 Januari 2023. 

Adapun 11 Pejabat Eselon II yang dilantik adalah Nana Fadjar Prijantoro, SH, M.Si sebagai Kepala Bakorwil Jember, Dra. Sufi Agustini, M.Si sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si, M.IP sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim, Ir. Dydik Rudy Prasetya, MMA sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.

Kemudian I Nyoman Gunadi, ST, MT sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Budi Raharjo, SE, M.Si sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr. dr. Moch Bachtiar Budianto, Sp.B(K)Onk, FINACS, FICS sebagai Direktur RSUD Saiful Anwar Provinsi Jatim

Selanjutnya dr. Tauhid Islamy, Sp.OG, Subsp.K.Fm sebagai Direktur RS. Soedono Madiun, Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD dr. Soetomo, Dr.dr. Ahmad Suryawan, Sp.A(K) sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr. Soetomo. Sedangkan Dr. Andriyanto, SH, M.Kes dikukuhkan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jatim.

Kepada pejabat yang baru saja dilantik, Gubernur Khofifah meminta untuk segera menjalankan berbagai program yang sudah teranggarkan dalam APBD 2023, serta melakukan penyesuaian program terhadap kebijakan baru dari KemenPAN RB yakni Birokrasi Berdampak.

“Jadi Birokrasi Berdampak ini dimana program yang ada di setiap birokrasi harus memberikan dampak signifikan bagi terciptanya pembangunan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah,” katanya.