Jelang Penetapan UMK, Wali Kota Surabaya Ingin Penghasilan Warganya Minimal Rp 7 Juta, Begini Caranya

Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bersilaturahmi di Balai Kota pada Rabu (26/10/2022).

Dalam pertemuan itu, Eri memberikan kesempatan kepada para buruh untuk menyampaikan  aspirasi mereka tentang kenaikan UMK.

Wali kota penerus Tri Rismaharini itu kemudian menjelaskan kepada para buruh bahwa dirinya tidak dapat  mengintervensi penetapan UMK, yang notabene diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Tentu pemerintah pusat punya kajiannya tersendiri bagaimana suatu kota atau kabupaten ditetapkan UMK-nya dalam jumlah tertentu. Mereka pasti ada perhitungannya,” ujar Eri.

Namun demikian, Eri mengajak agar para buruh tidak melulu berfokus pada penetapan UMK.

“Saya sampaikan ke teman-teman, kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti sajalah semua nilai itu,” katanya.

“Tapi yang terpenting kita harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp 6 juta atau Rp 7 juta. Misal nanti UMK-nya ditetapkan Rp 4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta itulah yang harus kita pikirkan bersama,” imbuhnya.