Program Dasawisma WarSa Dianggap Tak Relevan di Era Modern, Begini Tanggapan Pakar hingga Kepala Desa

tvOnenews.com, Jombang - Program Dasawisma yang diusung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Warsubi Salman (WarSa) di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jombang, dianggap tak lagi relevan di era yang modern.

Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang Mukari mengatakan jika mengingat program Dasawisma dari WarSa, ia mengingat masa kecilnya dahulu.

"Saat ditanya soal Dasawisma, saya teringat waktu itu saya masih SD, ya. Kebetulan bapak saya kan termasuk perangkat desa dan ibu dulu juga aktivis PKK, jadi ingat," kata Mukari pada Sabtu (23/11/2024).

Lebih lanjut Mukari mengatakan karena program Dasawisma itu merupakan program lawas maka perlu dikaji lagi apakah masih relevan.

"Program itu kan harus dikaji, disesuaikan dengan situasi, ya. Artinya apakah program lama ini masih relevan dengan kondisi masyarakat kita,” jelas Mukari. 

“Apalagi masyarakat sekarang adalah masyarakat yang post truth, masyarakat pasca kebenaran," imbuhnya.

Kondisi tersebut membuat masyarakat hari ini dalam kondisi cenderung pragmatis dan nilai kearifan lokal semakin menipis.

"Sehingga kalau program Dasawisma itu diterapkan pada tahun 70 an, dimana masyarakat masih dalam kondisi memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, maka itu (program Dasawisma) masih bisa diterapkan dengan mudah, ya," tuturnya.

Tetapi kalau program itu diterapkan hari ini dengan kebiasaan masyarakat yang sudah berubah maka akan sulit berjalan.

“Apalagi pasca pandemi (Covid-19) itu, dimana tatanan kehidupan sudah begitu berubah, pola-pola semacam ini menjadi agak susah untuk diterapkan," ujarnya.

Mukari mengambil contoh kegiatan kerja bakti yang dulu dilakukan masyarakat secara bersama-sama, hari ini cenderung sulit dikerjakan.

"Apakah masyarakat kita saat ini mau untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan-selokan, itu kan susah sekarang. Kenapa? karena masyarakat sudah tahu bahwa semua kebutuhan itu bisa dianggarkan oleh negara," jelasnya.

Bahwa ada anggaran yang sudah diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga kerja bakti harusnya tidak diperlukan lagi.

Mukari pun menyinggung padahal cabup nomor urut 2 sudah pernah menjadi kepala desa (Kades).