Dukung Kesetaraan Gender, Band Wafat Ciptakan Album Feminism

Sidoarjo, tvOnenews.com - Menginjak usia ke-27 tahun November ini, band bergenre death metal, Wafat, yang lahir tahun 1996 dengan tiga personel, Frank Mufti pada vokal, Bangkit Al Azhar pada drum dan Raka Maulana pada gitar, gencarkan suara realitas perempuan pada album Feminism. Tidak hanya disuarakan di Indonesia, namun juga di berbagai negara lainnya seperti Amerika, Belanda, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol, Jepang, Malaysia, Thailand dan lainnya.

Berbeda dari genre death metal umumnya yang berbicara mengenai kematian, Wafat justru menciptakan album Feminism sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender mengenai kepedulian atas realitas yang terjadi pada perempuan.

Frank Mufti, vokalis Wafat menjelaskan, album Feminism adalah sebagai wujud kepedulian terhadap para kaum perempuan.

"Ini sebenarnya sebagai sarana perjuangan dan penyadaran juga terhadap masyarakat, terutama di dunia metal sendiri, bahwa banyak yang bisa kita sampaikan, realitas perempuan contohnya, seperti pelecehan, kekerasan dan segala kasus yang terjadi, agar masyarakat lebih tanggap terhadap perempuan," ungkapnya .

Frank menambahkan, Wafat tidak hanya sekedar menyuarakan tentang pelecehan dan kekerasan perempuan, namun juga mengenai hak-hak perempuan termasuk hak dalam berpolitik.

"Ada 10 lagu di album Feminism Wafat diantaranya ada Missoginis tentang tindakan kebencian terhadap perempuan, Kuasa Amoral tentang sistem patriarki yang menjerat perempuan, Replika Kasat Mata tentang fenomena sporadis yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual, Sexual Tanah Perempuan mengenai perempuan dan perjuangannya dalam bertahan dan melawan sistem dominasi, Alienasi Kontrabasi mengenai sangkut paut budaya dan religiusitas yang merendahkan perempuan," terangnya.

Frank menambahkan, selain itu, lagu Feminism mengenai pergerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam meraih kesetaraan gender dan Glorify Woman berbicara tentang segala hak perempuan, salah satunya adalah mengenai hak berpolitik.