Puluhan Anak SD Terlantar di Luar Sekolah Gegara SK Bupati Bojonegoro Soal Merger Sekolah

Bojonegoro, tvOnenews.com - Puluhan siswa dan wali murid di SD Megale I dan Sumberejo III di Bojonegoro, memprotes keputusan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awannah, yang melakukan merger sekolah mereka.

Mereka melakukan aksi protes dengan menggeruduk kantor Bupati Bojonegoro, namun terusir oleh petugas satpol PP. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga mendatangi gedung DPRD Bojonegoro serta kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil.

Aksi protes tersebut dilakukan karena mereka meminta supaya sekolahan yang mereka tempati tidak dimerger dan tidak harus pindah ke sekolah yang berjarak satu kilometer.

Pemindahan tempat sekolah mereka karena kebijakan merger dari Pemkab setempat, yakni SK Bupati Bojonegoro Anna Mu'awannah, dinilai telah merebut hak belajar anak. Diantaranya seluruh murid SDN 3 Sumberrejo yang berjumlah 29 anak. Kemudian SDN 2 Megale berjumlah 50 anak harus berpindah ke SDN baru.

Siswi kelas 3 SDN 2 Megale, Putri, mengaku sudah terlanjur nyaman belajar di sekolahnya tersebut. Sehingga ia enggan untuk pindah ke SDN 1 Megale.

"Tidak mau pindah. Sudah nyaman (di SDN 2 Megale, red),” ujarnya saat menyampaikan pendapatnya kepada Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto dan Wakil Ketua III Hajah Mitroatin.

Diketahui semenjak dimulainya tahun ajaran baru 2023/2024, seluruh murid SDN 3 Sumberrejo dan SDN 2 Megale ini belajar di luar kelas tanpa guru. Pihak diknas pun tak pernah memedulikan harapan mereka. Malah ruang kelas dikunci dan ruang guru kosong.

Sementara itu, wali murid SDN 3 Sumberrejo, Yulin Arysandi mengaku kasihan, jika anaknya harus pindah ke SDN 2 Sumberrejo yang jaraknya satu kilometer itu.

"Selain jarak yang cukup jauh sekitar kurang lebih satu kilometer. Saya menganggap tanah SDN 2 Sumberrejo masih belum jelas. Sedangkan SDN 3 Sumberrejo statusnya jelas dari tanah kas Desa (TKD). Saya tidak mau anak saya bersekolah di SDN yang kurang jelas. Dari segi bangunan sekolahannya pun lebih bagus SDN 3 Sumberrejo," tambahnya.

Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengungkapkan mengenai kebijakan tentang merger mestinya protipenya harus jelas.

"Sebelumnya harus dilakukan survei mengenai letak geografisnya, infrastrukturnya dan status tanahnya. Tidak asal menentukan kebijakan tersebut," terangnya.

Bahkan Kepala Diknas saat dipanggil maupun didatangi, mereka memilih melarikan diri. (dra/far)