Banyak Terjerat Kasus Hukum Pencalonan Vicky Prasetyo di Pilkada Pemalang Disoal Warga

Siswanto menjelaskan, status mantan narapidana harus berjeda lima tahun, dihitung dari tahun terakhir yang bersangkutan menjalani, untuk bisa maju dalam kontestasi politik. 

“Berdasarkan data dan informasi yang kami dapat keputusan penetapan hukum itu hukum tetap, bahwa Vicky menjalani hukuman lima tahun yaitu terakhir pada tahun 2022. Apabila diruntut dalam jangka waktu seorang mantan narapidana tidak bisa maju dalam kancah politik yaitu lima tahun jadi saudara Vicky Prasetyo tidak memenuhi syarat dalam maju pilkada seharusnya setelah tahun 2022 yaitu tahun 2027,” jelas Siswanto.

Terlebih Kata Siswanto, Vicky dinilai calon bupati Pemalang yang mempunyai catatan hukum, narapidana yang berulang-ulang.

“Data Lengkap, ada di berkas yang kami lampirkan ke KPU,” tambah Siswanto.

Menurut Siswanto, Vicky Prasetyo secara jelas telah melakukan tindak pidana berulang-ulang (residivis) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Hal tersebut sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU No. 8 Tahun 2024. Bahwa pelaku tindak pidana secara berulang-ulang disebut juga dengan Residivis. Residivis sendiri terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu Residivis Umum (Algemeene Recidive) dan Residivis Khusus (Speciale Recidive),” jelas Siswanto.