DPRD Bali Dukung Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan

“Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terutama terhadap praktik nominee dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, oleh karena itu raperda ini harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya tegas dalam pengendalian dan penegakan, tetapi juga menghadirkan perlindungan dan solusi ekonomi yang adil, agar masyarakat tidak lagi terdesak untuk melepaskan lahan produktifnya,” kata dia.

Dukungan untuk mengendalikan alih fungsi lahan juga datang dari Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali yang melihat masifnya alih fungsi lahan sebagai akibat dari kemajuan pariwisata, dimana selama 2019-2025, luas lahan persawahan 4 ribu hektar beralih fungsi ke sektor lain.

“Fraksi Demokrat-Nasdem memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur karena sangat peduli, responsif dan cepat tanggap terkait problematika kompleksitas masalah pertanahan di Bali,” ucap Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali Somvir.(chm)