Injak Bahu Siswa dan Viral di Medsos, Kepala Sekolah di Karangasem Dipecat

Seperti yang diberitakan, video berdurasi pendek membuat heboh media sosial karena memperlihatkan seorang guru yang diduga menginjak bahu seorang siswa saat sejumlah siswa di hukum push up di ruangan kelas dan menjadi viral di media sosial, Selasa (12/4/2022).

Peristiwa tersebut, terjadi di salah satu sekolah SMA di Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam video itu terlihat sejumlah siswa di hukum push up dan seorang guru yang sedang berdiri menghampiri salah satu siswa yang di hukum, lalu menginjak bahu siswa tersebut dengan kaki kanannya.

"Seorang guru diduga menginjak bahu siswa yang lokasinya  di salah satu SMA di Karangasem," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menerangkan, bahwa guru tersebut menghukum sejumlah siswa itu, karena para rambut siswa panjang. 

"Diduga karena rambut siswa panjang. Dalam video tersebut bukan hanya hukum push up yang dihadiahi siswa tersebut. Namun, juga terlihat guru tersebut diduga menginjak bahu siswa dengan kaki kanannya," terangnya. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karangasem, Wayan Sutrisna saat dikonfirmasi mengatakan untuk peristiwa itu bukan kewenangan Disdikpora Kabupaten Karangasem, tapi kewenangan Disdikpora Provinsi Bali.

"Itu bukan di kewenangan Dinas Pendidikan di kabupaten, SMA itu kewenangan Dinas Provinsi. Kita, Dinas Pendidikan Karangasem punya kewenangan pada TK, SD, dan SMP. Kalau di SMA, bukan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten," kata Sutrisna, saat dihubungi Selasa.

Ia juga menyebutkan, bahwa dirinya juga mendapat kiriman video rekaman tersebut. Namun, pihaknya tidak mengetahui sekolah SMA di Karangasem yang terjadi peristiwa tersebut.

"Kita sudah menyampaikan melalui pengawas. Tapi, secara teknis silahkan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi menyikapi kejadian-kejadian seperti ini," ujarnya.

"Coba konfirmasi (ke Disdikpora Provinsi Bali) biar tidak salah. Memang SMA, saya dapat juga kiriman (video) seperti itu. Saya sudah kontak ke provinsi untuk difasilitasi tanggungjawab di sana. Kalau secara etika kita tidak punya kewenangan, tapi kalau kami kewenangan terhadap guru-guru yang ada di TK, SD dan SMP," ujarnya. (awo/act)