Soal Kebijakan Tapera yang Dinilai Membebani Pekerja dan Perusahaan, ini Respon Menteri Suharso Monoarfa

Denpasar,  tvOnenews.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, merespon soal kebijakan baru pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Saat ditanya apakah kebijakan tersebut tidak membebani para pengusaha dan pekerja di Indonesia, Suharso menerangkan, bahwa soal gagasan itu untuk mendapatkan dana murah dalam bentuk tabungan.

"Dulu itu, waktu saya Menteri Perumahan Rakyat ada gagasan bagaimana kita bisa mendapatkan dana murah dalam bentuk (tabungan) dari seluruh masyarakat termasuk pemerintah," kata dia, saat ditemui Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (29/5).

"Kenapa, karena begini karena perumahan itu adalah salah satu kebutuhan dasar dan terjadi black lock perumahan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kita, tidak bisa kejar karena begini kebutuhannya darat ukur tetapi supplaynya itu darat hitung. Persoalan di sana, bukan hanya penggandaan rumahnya tapi juga ada soal tanah. Masak, masyarakat makin jauh dari pusat aktivitas, itu juga kita harus perhitungkan," imbuhnya.

Kemudian, soal lainnya adalah adalah mengenai bagaimana membiayainya perumahan tersebut. Kalau hari ini sudah ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan itu juga meringankan masyarakat.

"Hari ini sudah ada, misalnya fasilitas likiuditas pembiayaan perumahan FLPP itu juga meringankan mereka, di mana bunganya bisa lebih rendah. Tetapi, ini kan orang-orang punya penghasilan tetap, sehingga bankable. Bagaimana buat masyarakat yang tidak bankable? itu yang dipikirkan dan salah satunya adalah dengan Tapera tabungan perumahan rakyat ini," katanya.

Menurutnya, tabungan tapera sifatnya adalah sukarela terbuka untuk masyarakat, terutama masyarakat yang belum memiliki rumah dan Tapera ini hampir mirip dengan tabungan haji.