Soroti Pendidikan Inklusi Sekolah Umum di Indonesia, Wisnu: Kami Tak Ingin Pelabelan

Makassar, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyoroti implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum di Indonesia. Menurutnya, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pertumbuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia berjalan ke arah positif. "Saat ini setidaknya sudah ada 40.928 sekolah di Indonesia yang melaksanakan pendidikan inklusif," kata Wisnu Wijaya. Lanjut Wisnu Wijaya menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Forum Tingkat Tinggi ASEAN atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Hotel Four Points, Makassar, Rabu (11/10/2023). "Mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, paparnya, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif baik di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri maupun swasta," jelasnya. Kata Wisnu, dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya. “Jumlah peserta didik yang menikmati pendidikan inklusi telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2010 dari angka 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang pada tahun 2022. Ini tidak lepas juga dari peran sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Kendati demikian, kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik terlatih dalam pendidikan inklusi,” katanya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal itu menekankan, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, dia mendorong pemerintah menyediakan anggaran tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi. “Kami di DPR siap menjembatani Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemensos untuk mendiskusikan kebijakan anggaran yang tepat untuk mendorong lebih banyak tenaga profesional di sekolah inklusi. Kami tidak ingin sekolah inklusi hanya sekadar pelabelan dan formalitas semata,” kata anggota Fraksi PKS itu. Aspek kesiapan infrastruktur sekolah, lanjut Wisnu, dan kesejahteraan guru harus sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. "Tujuan dari pendidikan inklusi yakni untuk memastikan terbukanya dan keberlanjutan akses yang layak bagi semua anak sesuai kebutuhannya mesti betul-betul tercapai," bebernya. (aag)

Soroti Pendidikan Inklusi Sekolah Umum di Indonesia, Wisnu: Kami Tak Ingin Pelabelan

Berita Terkait

Risman Rachman: Inpres Diskresi Diperlukan untuk Percepatan Pemulihan Aceh

Dirut Bulog Tegaskan Kesiapan Ekspor Beras dan Jagung di Tahun 2026

Show Mens Rea Berbuntut Panjang, DPR Nilai Kritik Pandji Pragiwaksono Masih Wajar

Kasus Superflu Meningkat, DPR Minta Sosialisasi Digencarkan

Topik Terkait

Wisnu Wijaya

Dpr Ri

Pendidikan Inklusi

Sekolah

Kemenkeu

Kemensos

Kemendikbud

Sd

Smk

Forum Tingkat Tinggi Asean

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Yogyakarta

Jawa Tengah

Surabaya

Banjir

Daerah