Soal Dana Ratusan Triliun Mengendap, Trubus: Pemda Baper, Seharusnya Tidak Memojokan

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik dana pemerintah daerah yang mengendap di bank kembali mencuat setelah muncul laporan adanya saldo hingga Rp3,1 triliun yang belum terserap di sejumlah rekening kas umum daerah (RKUD). Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena dianggap menghambat perputaran ekonomi menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah sering kali memicu kesalahpahaman. 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui masih ada kendala teknis dalam percepatan belanja daerah. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak bermaksud menuding daerah, melainkan memberikan imbauan agar belanja daerah lebih cepat. 

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus cermat dalam cash management dan tidak menimbun dana terlalu lama di rekening.

Pemerintah pusat berharap hingga akhir tahun 2025, saldo kas daerah dapat ditekan di bawah Rp100 triliun sebagaimana target dua tahun terakhir. 

Dengan demikian, dana publik bisa segera disalurkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.