Keluh Kesah Perwakilan Serikat Petani soal Konflik Agraria

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam momentum Hari Tani Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama ratusan perwakilan petani, nelayan, masyarakat adat, hingga organisasi buruh menggelar dialog dengan DPR RI dan sejumlah menteri terkait di Senayan, Selasa (24/9/2025). 

Pertemuan ini difasilitasi pimpinan DPR, di antaranya Submidas Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad.

Hadir dalam forum tersebut perwakilan pemerintah, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Desa dan PDT beserta wakilnya, Menteri Pariwisata, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Plt. Menteri BUMN yang berhalangan hadir karena terjebak macet.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan DPR dan pemerintah. 

Menurutnya, Hari Tani Nasional adalah momentum bersejarah yang menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, namun hingga kini amanat reforma agraria sejati masih diabaikan.

KPA yang menaungi 139 organisasi petani, nelayan, dan masyarakat adat itu menilai negara masih membiarkan penjarahan tanah dan sumber daya alam oleh konsesi besar, mulai dari HGU, HTI, hingga izin tambang. 

Berbagai desa definitif yang sudah lama berkembang dengan sekolah, rumah ibadah, dan lumbung pangan tetap berstatus “ilegal” dan terancam penggusuran.

Dalam pernyataan sikapnya, KPA menekankan bahwa rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga.

Selain menyampaikan pandangan, KPA juga menayangkan video kondisi lapangan yang menggambarkan konflik agraria dan dampaknya terhadap petani serta nelayan.

Mereka menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar seremonial, melainkan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.