Menkopolkam Kosong, Siapa Pantas Mengisi?

Jakarta, tvOnenews.com - Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) masih belum terisi usai pencopotan Budi Gunawan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. 

Hingga kini, pemerintah belum menunjuk sosok definitif, sementara posisi tersebut hanya dijalankan secara ad interim. Presiden Prabowo Subianto pun belum menandatangani surat penetapan pejabat sementaranya.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya, mengingat Menko Polhukam merupakan posisi strategis yang mengoordinasikan isu politik hingga keamanan nasional.

Pemerintah menyebut penunjukan pejabat baru memerlukan pertimbangan matang, sementara sejumlah pihak khawatir kekosongan jabatan berpotensi menghambat koordinasi lintas lembaga, terutama di tengah dinamika politik dan keamanan yang semakin kompleks.

Analis intelijen Universitas Indonesia, Ridwan Habib, menilai Presiden membutuhkan sosok yang benar-benar bisa dipercaya dalam situasi krisis. 

Ia mencontohkan penunjukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polhukam ad interim karena kedekatan personal dan chemistry dengan Presiden Prabowo. 

Namun, ia menekankan bahwa sosok Menko Polhukam ke depan juga perlu mampu menjembatani komunikasi dengan generasi muda yang kini menjadi aktor penting dalam dinamika sosial-politik.

Pengamat keamanan internasional, Ulta Levenia Nababan, menyoroti dimensi global dari jabatan Menko Polhukam.

Menurutnya, figur yang dipilih Presiden tidak hanya menjadi simbol di dalam negeri, tetapi juga akan diperhatikan dunia internasional. 

Meski demikian, Ulta menilai tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan karena posisi ini menyangkut kepercayaan Presiden dan berimplikasi pada hubungan antar lembaga strategis.