Heboh Tunjangan Fantastis DPRD Jabar, Siap Dievaluasi
Bandung, tvOnenews.com - Publik Jawa Barat tengah dihebohkan dengan besaran tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Angka yang disebut mencapai Rp71 juta per bulan untuk Ketua DPRD menuai kritik luas, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Besaran tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam aturan itu, tunjangan perumahan tercatat menjadi komponen terbesar. Ketua DPRD menerima Rp71 juta per bulan, wakil ketua Rp65 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp62 juta per bulan sebelum pajak.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPR RI yang sekitar Rp40 juta per bulan.
Menanggapi sorotan publik, Ketua DPRD Jawa Barat bersama para wakil ketua dan seluruh fraksi menyatakan siap jika tunjangan tersebut dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pihak DPRD juga menegaskan bahwa angka yang diterima sebenarnya sudah dipotong pajak progresif sebesar 30 persen. Dengan demikian, nominal bersih yang diterima sekitar Rp44 juta per bulan.
Menurut DPRD Jabar, tingginya tunjangan perumahan dilatarbelakangi aturan bahwa seluruh anggota dewan wajib berkedudukan di ibu kota provinsi, yakni Bandung. Sementara, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang letaknya relatif jauh satu sama lain.
Selain itu, disebutkan pula banyak anggota DPRD yang menggunakan tunjangan tersebut untuk mencicil rumah atau apartemen di Bandung.
Bahkan sebagian besar mengambil pinjaman ke Bank Jabar Banten (BJB) dengan cicilan sekitar Rp45,9 juta per bulan selama lima tahun.
Momentum evaluasi ini dinilai tepat karena berbarengan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat tahun anggaran 2025 yang juga tengah dievaluasi Kemendagri.
Meski mengklaim semua penerimaan memiliki dasar hukum yang jelas, polemik ini menunjukkan adanya jurang antara hak wakil rakyat dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. Evaluasi Kemendagri diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus meredam keresahan publik.