Ahli Hukum Minta KPK Gelar Audiensi dengan DPR Terkait Revisi UU KUHP

Jakarta, tvOnenews.com - Beberapa ahli hukum, termasuk Guru Besar Hukum, berpendapat bahwa revisi KUHP yang sedang berlangsung berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa poin dalam revisi yang dianggap bermasalah meliputi pembatasan kewenangan penyadapan, yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting KPK dalam mengungkap kasus korupsi.