Belajar dari China

Hasilnya memang sebuah lompatan jauh ke depan. Hanya dalam waktu 30 tahun, dari salah satu negara paling miskin di dunia, kini China menjadi negara dengan ekonomi paling kuat nomor dua di dunia. 

China mencatat angka pertumbuhan 11,1 persen selama kuartal I-2007. Pada tahun 2006, perekonomian China tumbuh 10,7 persen. Saat negara-negara G20 yang memiliki sumbangsih lebih dari 70% PDB dunia sedang jatuh dalam resesi akibat wabah covid 19 pada 2020, PDB China mampu tumbuh 6,5%.

(Shanghai, pusat keuangan di Tiongkok pada malam hari. Sumber: Wikipedia)

Sesuai doktrin, seorang komunis sekaligus juga seorang internasionalis, kini China tak lagi hanya sibuk membangun negerinya. Ia kini telah berpikir membangun komunitas global. Sebuah dokumen berjudul “A Global Community of Shared Future: China’s Proposals and Actions” yang dirilis Kantor Informasi Dewan Negara menjelaskan pendekatan baru China dalam hubungan Internasional dan tata kelola global. Tergambar dengan detail dalam dalam dokumen itu, keinginan China membangun komunitas Global dengan mempraktikan multilateralisme sejati dan mempromosikan nilai nilai kemanusiaan.

Salah satu yang disebut adalah hingga Juli 2023, lebih dari tiga perempat negara di dunia dan lebih dari 30 organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerja-sama Sabuk dan Jalan (BRI) dengan China. Dokumen menyebut proyek yang dibangun oleh China nantinya akan menjadi milik dunia.

Kereta Cepat China-Laos sepanjang 1035 kilometer, memiliki 167 terowongan dan 301 jembatan jadi bagian proyek proyek BRI yang dibangun China. Kereta cepat yang dibangun selama 11 tahun telah beroperasi 3 Desember 2021 lalu disebut menciptakan 110 ribu lapangan kerja, dan membantu pembangunan sekitar 2000 kilometer jalan-jalan di sepanjang rute kereta cepat ini. Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kini kita nikmati bagian dari keinginan China menciptakan tata dunia berdasarkan nilai nilai universal dan global tersebut.

Kini di paruh pertama abad 21, orang mulai bicara, perlunya belajar dari China. Bukankah Indonesia di bawah Soeharto juga tunggang langgang meminta investor asing untuk datang, bukankah reformasi ekonomi dan politik juga dilakukan pada 1998 bahkan di bawah pengawasan langsung rezim keuangan dunia, International Monetary Fund (IMF).