Kepala Suku Sindir Tersangka Korupsi Lukas Enembe: Siapa yang Gali Lubang, Dia akan Masuk Sendiri

tvOnenews.com - Gubernur Papua non aktif tersangka kasus korupsi, Lukas Enembe baru-baru ini mendapat sindiran dari salah satu kepala suku di Papua.

Terkait kasus Lukas Enembe tersebut, Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom, Pius Wanimbo menyinggung mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid I yang sudah selesai dinilai belum optimal manfaatnya untuk provinsi paling timur di Tanah Air tersebut.

Pius Wanimbo menyampaikan agar pelaksanaan Otsus Papua jilid II diharapkan bisa maksimal untuk kesejahteraan rakyat Papua dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pius mendukung KPK bila serius membersihkan perilaku koruptif oknum pejabat daerah di Papua.  

Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom, Pius Wanimbo (VIVA.co.id)

Menurutnya, jika KPK secara konsisten memeriksa dan menindak oknum pejabat yang terindikasi korupsi, maka otsus jilid dua bisa berikan hasil yang optimal.

“Otsus kemarin jilid satu itu, memang tidak sampai, tidak menyentuh ke masyarakat, yang lebih khusus itu masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil," kata Pius, dalam keterangannya yang dikutip dari VIVA.co.id Minggu, 18 Desember 2022.

Pius mengkritik pelaksanaan otsus jilid satu yang gagal karena pemerintah daerah atau pemda tidak pernah turun ke lapangan. Ia menyoroti koordinasi yang dilakukan pemda. Pun, ia menyinggung saat otsus jilid dua diwacanakan, banyak tokoh masyarakat Papua yang menolaknya.

Alasannya karena pelaksanaan otsus jilid I yang dianggap gagal sehingga untuk apa dilanjutkan. 

Namun, ia menceritakan dirinya dan 13 Kepala Suku dari Pegunungan Tengah yang berdomisili di Keerom, yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), sepakat mendukung otsus tetap dilanjutkan. Ia bilang demikian karena masyarakat Papua masih butuh otsus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. 

“Pemerintah pusat sudah berikan dana (otsus), berarti tolong pemerintah daerah kelola dengan baik. Tolong diperhatikan pengangguran atau lapangan kerja yang banyak supaya tingkat pengangguran menurun,” jelas Pius.

Dia mengingatkan dalam pelaksanaan otsus jilid dua agar ada aspek pengawasan yang perlu dibenahi. Kata Pius, agar gubernur, bupati, dan OPD-OPD terkait bisa lebih rajin turun ke lapangan untuk memastikan kendala yang dihadapi. 

Pius menyarankan, agar Pemerintah bisa melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat dalam pengawasan otsus.

“Jadi pemerintah, adat, agama, tiga ini harus dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus jilid dua,” tutur Pius.

Lantas, soal kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe, Pius memberikan pandangannya.

Status Lukas Enembe saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Pius hanya mengingatkan agar gubernur selaku kepala daerah yang juga bagian dari Pemerintah bisa patuh. Ia berharap agar gubernur mematuhi pemerintah yang lebih tinggi dengan merujuk hukum.

“Kita semua tahu bahwa ini negara hukum. Jadi, setiap orang yang berbuat salah pasti dihukum. Jadi, siapa yang gali lubang, dia masuk sendiri," lanjut Pius.

"Jadi, hukum ini kan berlaku untuk kami semua, seluruh rakyat Indonesia, berarti wajib (dipatuhi)," jelas Pius.

Lebih lanjut, Pius mengatakan bila dirinya yang tersangkut kasus hukum maka dirinya akan sadar diri akan dugaan kesalahan.

"Saya pun kalau seandainya saya tahu punya kesalahan, saya tunggu panggilan dari aparat keamanan datang harus jemput saya, atau saya antarkan diri, karena kita patuh, kita taat,” ujar Pius. (viva/Mzn)