Tak Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Tuding Ada Intervensi KPU, Pengamat Politik Minta Dibuktikan

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di dua provinsi, yakni NTT dan Sulut. Maka dari itu, Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Tidak lolosnya Partai Ummat ini membuat Wakil Ketua Partai Ummat Nazaruddin kecewa dan buka suara. Bahkan dia juga mengeluhkan pihaknya dipersulit oleh penyelenggara Pemilu di beberapa Kabupaten. Tak hanya itu saja, dia juga beberkan bahwa pihaknya memiliki data tentang ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari paratainya, yang kemudian diberikan ke partai lain. Di samping itu, dia katakan, pihaknya akan melakukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) "Ya kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," ujarnya. Namun di samping itu, Pengamat Politik, Adi katakan, bahwa verifikasi faktual yang dilakukan KPU relatif normal. Hanya saja, ia katakan, adanya hembusan isu yang rada kurang mengenakkan. "Seperti yang dilontarkan teman-teman Partai Ummat, yang menuding bahwa adanya intervensi KPU Pusat untuk membatasi mereka (Partai Ummat) sehingga tak lolos dari verifikasi faktualnya," kata Pengamat Politik, Adi kepada tvone, Selasa (14/12/2022). "Tuduhan-tuduhan itu sangat cukup serius dan harus dibuktikan, dan teman-teman KPU tidak harus diam dan harus memberikan jawaban secara clear," sambungnya mengatakan. Sebab, ia katakan, hal ini menyangkut nama baik instansi KPU. Bahkan, ia sebutkan, ini juga menyangkut kridibilitas dan menyangkut mandat Pemilu yang diberikan Undang-Undang sebagai salah satu lembaga yang secara sah konstisional untuk menyelenggarak pemilu. Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais "Kalau penyelenggara pemilu dituduh tidak profesional, dituduh tidak netral, dituduh intervensi dan menghalang-halangi. Tentu ini menjadi kabar yang buruk. Makanya ke depannya teman-teman KPU harus bisa memberikan klarifikasi, bahwa tuduhan yang dilakukan Partai Ummat itu tidak benar adanya," ucapnya. Sementara, ia sebutkan, bagi partai-partai yang tidak lolos verifikasi faktual dalam pemilu 2024 bisa menempuh jalur hukum. Namun juga harus diketahui, partai-partai itu harus bisa melampirkan bukti-bukti kecurangan KPU. "Nah ketika mereka laporkan, nanti Bawaslu akan menyidang, apakah bukti keucarangan itu bisa dipertanggung jawabkan apa tidak? Jadi ada instrumen hukum yang bisa dipakai partai-partai yang tidak lolos untuk memperjuangkan haknya," ujarnya secara tegas. (muu/aag)

Tak Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Tuding Ada Intervensi KPU, Pengamat Politik Minta Dibuktikan

Berita Terkait

DPR Cecar KPU dan ANRI soal Polemik Arsip Ijazah Jokowi: Jujur Kurang Nyaman Urusan Ijazah Enggak Kelar-kelar

DKPP Ungkap Terima 206 Perkara Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Begini Rinciannya

Selama Pemilu dan Pilkada 2024, DKPP Tangani 31 Kasus Politik Uang

Terkuak! Isi Gugatan Subhan Palal Terhadap Wapres Gibran: Berkas Calon Wapres...

Topik Terkait

Nazaruddin

Kpu

Partai Ummat

Pemilu 2024

Pengamat Politik

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir