Terkait Regulasi Pelabelan BPA pada Kemasan Galon, Kemenkes Beberkan Syarat Air Bebas Konsumsi

Jakarta - Kebijakan pelabelan BPA pada air minum dalam kemasan galon yang diupayakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menuai kontroversi di kalangan akademisi. Draft awal kebijakan pelabelan BPA tersebut dinilai cenderung diskriminatif hingga menyampingkan kepentingan publik lainnya. Hal itu seperti kebutuhan suplai air minum yang sehat untuk konsumsi harian masyarakat. Menjawab pertanyaan itu, Forum Ngobras mengadakan diskusi dengan mengundang narasumber yang ahki dalam bidangnya. Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS., Guru Besar Kementerian Kesehatan, Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) yang dilakukan pada 2020, menyatakan 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air terkontaminasi bakteri E. coli. “Kemenkes merekomendasikan kebutuhan air dalam sehari yaitu sekitar 8 gelas per hari. Betapa air memang sangat penting." "Air harus aman dikonsumsi dengan syarat yang terbagi jadi dua garis besar yaitu, secara fisik dan kandungan. Secara fisik air tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa," ujarnya, Kamis (17/11/2022). "Adapun secara kandungannya, harus bebas dari cemaran dan mikroba berbahaya. Dalam gaya hidup masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti saat ini, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh air mineral kemasan, dalam hal ini kemasan galon di rumah tangga juga,” lanjut Prof. Sulaeman. Kendati demikian, timbul kegaduhan di masyarakat melalui narasi, risiko kesehatan pada kemasan galon guna ulang bahan polikarbonat yang mengandung BPA. Ahli Polimer dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D, pada kesempatan yang sama mengkritik narasi yang dibangun tersebut. Ia menyampaikan kebijakan ini cenderung diskriminatif. “Jadi kalau sekarang isunya BPA berbahaya atau berisiko untuk kesehatan, jangan hanya mendengar namanya lalu percaya kalau itu berbahaya." "Terkait bahaya, harus melihat empat faktor. Jangan hanya menyebut nama zat tertentu lalu dikategorikan tidak boleh. Itu pemikiran yang salah dan terlalu primitif. Harus disebutkan tiga faktor lainnya yakni, konsentrasi, populasi, dan lama kontak. Baru bisa ditetapkan sebagai tanda bahaya," beber Zainal. Ia menambahkan juga bahwa regulator perlu mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. “Jangan mengambil kebijakan berdasarkan isu yang belum terbukti secara ilmiah. Kita perlu menjadi negara yang betul-betul teredukasi,” terang Ir. Akhmad Zainal. (ree)

Terkait Regulasi Pelabelan BPA pada Kemasan Galon, Kemenkes Beberkan Syarat Air Bebas Konsumsi

Berita Terkait

Berita Foto: Temuan Tautan Penjualan Kosmetik Ilegal Naik Dua Kali Lipat Sepanjang 2025

15 Obat Herbal Ilegal Beredar, BPOM Bongkar ‘Virus’ BKO yang Mengancam Kesehatan Publik

Apa Itu Maltodekstrin dalam Susu Formula? Gula Tambahan atau Sumber Serat? Simak Penjelasannya

Kolaborasi dengan Kemenkes dan BPOM, Kalbe: Perkembangan Stem Cell di Indonesia Sangat Luar Biasa Dibanding Negara Tetangga

Topik Terkait

Bpa

Air Minum

Bpom

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Ngobras

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr