Ismail Bolong Diduga Ditekan untuk Buat Video Klarifikasi, Aktivis ProDem Beberkan Sosok Polisinya

Jakarta - Kicauan Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, soal kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ternyata, masih menyita perhatian publik, hingga Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem). 

Bahkan dilansir dari VIVA, Ketua ProDem, Iwan Sumule beberkan soal adanya seorang polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang menekan Ismail Bolong untuk membuat video bantahan tambang ilegal. 

Iwan Samule juga tak tanggung-tanggung dalam hal ini, ia juga ungkapkan, bahwa polisi berpangkat Kombes itu bertugas di Bareskrim Polri. 

Selain itu, disebutkan Iwan Samule, bahwa ProDem mendengar informasi anggota Bareskrim Polri berpangkat Kombes (YU) diduga telah melakukan upaya obstruction of justice, dengan menekan Aiptu (pn) Ismail Bolong dalam kaitannya video bantahan. 

Foto Ismail Bolong 

Lanjut Iwan Samule menjelaskan, atas adanya temuan itu, ProDem mendesak Polri akan segera meringkus Kombes YU yang diduga telah melakukan obstruction of justice.

"ProDem mendesak Propam Polri segera menangkap Kombes (YU) karena telah melakukan pemaksaan video testimoni palsu Aiptu (pn) Ismail Bolong dan mendalami dugaan pelanggaran lain yang berpotensi pidana," beber Ketua ProDem, Iwan Sumule seperti yang dilansir dari VIVA, Minggu (13/11/2022).

Sebelumnya tvonenews meberitakan, buntut video kicauan Ismail Bolong, soal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menerima uang sebesar Rp6 miliar dari hasil tambang ilegal, di Kalimantan Timur, menyita perhatian publik.

Bahkan, ada beberapa segelintir orang, seperti Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule, yang melaporkan Kabareskrim Polri, Komjen Agus atas tuduhan penerimaan gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur, ke Propam Mabes Polri.

Tak hanya itu saja, pelapor juga mempertanyakan kasus yang diusut diselidiki Paminal Propam Polri soal penambangan ilegal tersebut. 

"Sekaligus, kami juga ingin mempertanyakan, bahwa ada laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Paminal dan juga Propam Polri terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur," kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule kepada tvonenews.com, Senin (7/11/2022).  

Kolase Foto Ismail Bolong dan Ketua ProDem, Iwan Sumule

Sebelumnya, mantan anggota Polresta Samarinda Ismail Bolong membuat geger setelah sempat membuat pengakuan mengenai setoran miliaran rupiah dari hasil pengepulan ilegal penambangan batu bara ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Dari video yang beredar, Ismail mengaku telah menyetor uang senilai Rp6 miliar yang dikirim dalam tiga termin berbeda. Termin pertama dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada bulan September 2021, termin kedua dikirimkan Rp2 miliar pada bulan Oktober 2021.

Kemudian, terakhir termin ketiga dikirimkan uang senilai Rp2 miliar pada November 2021. Namun, tak lama kemudian, Ismail Bolong menarik testimoninya itu.

Kolase Foto Ismail Bolong dan Mahfud MD  

Selanjutnya, hal ini pun menyita perhatian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Bahkan, dia menanggapi, bahwa para petinggi Mabes Polri yang telah berpangkat bintang itu saling membuka 'kartu truf'.  

Tak hanya itu saja, Mahfud MD itu juga mebeberkan data soal mafia tambang. Kemudian, ia juga meminta Polri mengusut hal tersebut.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf," pungkasnya kepada tvonenews.com, Minggu (6/11/2022). 

Bahkan, ia juga mengingatkan, bahwa kejadian ini harus segera diredam dengan mengukir akar masalahnya. Selain itu, Mahfud pun beranggapan, bahwa isu mafia yang bermain tambang ilegal bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. 

"Pada tahun 2013 Abraham Samad yang saat itu menjabat Ketua KPK mengatakan, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," ungkap Mahfud MD.  

"Anehnya. Isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya. Nah, tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang,” sambungnya menjelaskan. 

Lanjut Mahfud katakan, sudah banyak laporan-laporan terkait mafia tambang ke Menko Polhukam. Oleh sebab itu, pihak Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut mafia tambang itu. 

"Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," ucapnya. (viva/aag)