Blak-blakan Desak Ganti Kepala BPOM, Andre Rosiade: Sudah 178 Anak Tewas karena Gangguan Ginjal Akut

Saleh mengatakan keputusan pencopotan Kepala BPOM itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Diserahkan kepada presiden untuk menilai. Presiden pasti mendengar usulan dan suara masyarakat," kata dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Penny sudah menjabat sebagai Kepala BPOM lebih dari enam tahun. Dia juga tidak memiliki keahlian di bidang pengawasan obat dan makanan.

"Yang jelas, Kepala BPOM ini sudah menjabat agak lama. Lebih dari 6 tahun. Dan beliau bukan berasal dari dalam BPOM. Tadinya beliau bekerja di Bappenas. Keahliannya perencanaan pembangunan, perkotaan, pedesaan dan lingkungan hidup," ujar dia.

Kemudian sebelumnya juga, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyatakan setuju dengan usulan diadakan rapat gabungan bersama Komisi VI DPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Menurut dia, rapat gabungan itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan. 

"Ternyata yang diperlukan BPOM bahwa importir bahan baku akses yang dicabut dari BPOM sudah ada. Dia importir langsung kepada produsen," kata dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022). 

"Artinya importir langsung kepada perusahaan farmasi, kemudian kepada pabrik obat. Jadi boleh-boleh saja dalam rangka perbaikan," tambah dia. 

Ia mengatakan hal itu justru memiliki celah yang bisa merugikan masyarakat.

Kendati demikian, ia berujar belum mengetahui apakah antarpimpinan komisi itu sudah melakukan komunikasi terkait rapat gabungan ini. 

"Saya belum tahu karena pasti itu lewat pimpinan. Apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum. Apakah sudah surat menyurat atau belum. Kalau itu ya kita sambut positif untuk perbaikan kebijakan saya pikir enggak ada masalah," tandas dia.

Selain itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Chaniago angkat bicara soal desakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito dicopot akibat kasus gagal ginjal akut pada anak. 

Ia menegaskan pencopotan Kepala BPOM itu merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, Irma menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. 

"Kami Komisi IX mengembalikannya pada presiden karena itu hak prerogatif presiden," ujar dia kepada tvOnenews, Minggu (6/11/2022).