Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono heran mengapa banyak sekali proyek yang ditangani oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).

Hal ini disampaikan Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

PT JakPro pun disebut Gembong sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) palugada atau ‘apa lu mau gua ada’ saking banyaknya proyek yang mereka garap.

“Penugasan kepada JakPro sudah terlalu banyak. Dirutnya aja sampai habis rambutnya. Apa-apa dikerjakan JakPro, seolah-olah JakPro BUMD palugada,” singgungnya di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Lebih lanjut, Gembong pun meminta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan evaluasi.

“Maka, Pak Sekda, tolong disampaikan kepada Pak Pj bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh kaitannya dengan penugasan yang diserahkan kepada BUMD,” tegasnya.

Gembong pun mempertanyakan tugas para direksi Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta apabila seluruh tugas-tugas diserahkan kepada BUMD.