Jakarta - Politikus senior Partai NasDem angkat bicara terkait surat penonaktifan Zulfan Lindan yang dikeluarkan oleh partainya atas nama Ketua Umum Surya Paloh.

Zulfan mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari media massa. Ia menyebut surat nonaktif dirinya itu salah alamat.

Alasannya, ia sudah bukan lagi sebagai pengurus partai sejak lama.

"Pertama surat itu salah alamat karena saya sudah sejak 2 tahun lalu bukan lagi sebagai pengurus DPP Partai NasDem," kata Zulfan saat dihubungi tvOnenews, Kamis (13/10/2022).

Ia mengaku sudah tidak aktif sebagai pengurus partai karena diangkat sebagai wakil komisaris Jasa Marga. 

Selain itu, ia mengaku akan tetap bersuara seperti biasa meski Surya Paloh telah memberikan peringatan keras.

"Enggak ada yang berubah [tetap bersuara ke media massa]," tuturnya. 

Menurut dia, selama dirinya bersuara kepada media massa, ia tidak pernah mengaku atas nama pengurus Partai NasDem.

"Kedua saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka. Selain itu, selama ini saya tidak pernah atas nama pengurus. Bagi saya kebebasan adalah hak asasi manusia," ujar Zulfan. 

Diberitakan sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan politikus seniornya Zulfan Lindan.

Hal itu merupakan peringatan keras akibat ucapannya kepada media massa beberapa waktu ini.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan partainya mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman politik yang tidak gaduh bagi masyarakat.

"DPP Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan partai," kata Surya dalam keterangan resmi, Kamis (13/10/2022).

Surya juga memberikan peringatan kedua bagi Zulfan, yakni dilarang untuk berbicara kepada media massa dan media sosial.

"Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem," jelasnya.

Surya berharap keputusan bagi Zulfan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran kepada seluruh kader dan fungsionaris partai.

"Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," tutup Surya. (saa/nsi)