Isu korupsi pada Olahraga dan Kepabeanan menjadi Pembahasan Serius KPK serta Para Delegasi ACWG-3

Selain itu, kata Miranti, beberapa anggota juga mempertimbangkan Konvensi Kyoto yang direvisi sebagai standar untuk mempromosikan fasilitasi perdagangan dan kontrol yang efektif. Seperti diketahui, anggota G20 yang juga anggota Uni Eropa terikat oleh hukum kepabeanan Eropa dan persyaratan Uni Eropa.

Selanjutnya, langkah-langkah lainnya telah dilakukan untuk meningkatkan strategi mencegah, mendeteksi, dan mengurangi korupsi di kepabeanan. Misalnya, melalui penerapan mekanisme pemantauan dan pengendalian yang tepat seperti audit internal dan eksternal.

"Langkah-langkah ini termasuk menunjuk unit khusus untuk memantau dan mengontrol mekanisme, mengembangkan penilaian manajemen risiko dan evaluasi tahunan, dan mengembangkan program manajemen risiko penipuan di dalam administrasi pabean,” kata Miranti.

Soal penanggulangan korupsi dalam bidang olahraga, Miranti mengatakan bahwa para peserta G20 sepakat isu ini menjadi prioritas sebagaimana pernah dibahas dalam HLP pada Oktober 2021. Praktik korupsi di bidang olahraga menjadi perhatian otoritas peradilan pidana di negara-negara G20 sehingga perlu dirumuskan langkah-langkah preventif yang akan diambil untuk mengatasi hal ini.

“Salah satu upaya menangani kompleksitas bentuk-bentuk korupsi di bidang olahraga, yaitu dengan membentuk undang-undang antikorupsi khusus seperti undang-undang yang menangani manipulasi persaingan dan perjudian ilegal, dan pembentukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan sektor publik dan swasta untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama,” ujarnya

Menurut Miranti, mereka perlu untuk mencermati tata kelola organisasi olahraga dan peraturan mengenai prosedur otonomi olahraga agar tidak terjadi penyelewengan. Hal ini penting disoroti, karena korupsi dalam olahraga adalah fenomena transnasional yang membutuhkan tindakan terkoordinasi lintas batas untuk mencegah kesalahan, menyelidiki pelanggaran, dan mengadili pelanggar.

“Penting juga membangun kerja sama yang efektif antara perwakilan olahraga dan otoritas penegak hukum yang relevan serta untuk meningkatkan kerja sama antara organisasi olahraga lokal dan internasional. Pendekatan multi-stakeholder adalah kunci untuk perjuangan efektif melawan korupsi dalam olahraga," ujarnya. (hw/ppk)