Jakarta - Putri Candrawathi masih bersikukuh mendapat pelecehan seksual dari Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Padahal kasus pelecehan seksual Putri Candrawathi ini sebelumnya telah dihentikan atau SP3 oleh penyidik kepolisian.

Apakah terjadi pelecehan seksual di Magelang, Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Putri Candrawathi?

Aktivis sosial dari Srikandi Indonesia Bersatu, Irma Hutabarat menanggapi pengakuan Putri Candrawathi terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J.

Melansir dari YouTube tvOneNews dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Minggu (4/9/2022) malam, Irma Hutabarat menduga polisi ajak 'main-main' Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam dugaan pelecehan seksual ini.

"Ini sudah hari ke 60 (kasus penembakan Brigadir j) jadi sudah bulan kedua, dan ceritanya balik ke awal (pelecehan seksual). Ini sudah bulan kedua jadi kepolisian Republik Indonesia jangan main-main. Kalau sekarang main-mainnya mengajak Komnas HAM dan Komnas Perempuan," tuturnya di Jakarta. 

Irma Hutabarat menegaskan tidak berarti apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu bisa menjadi kebenaran. 

"Karena sumbernya adalah pembohong, pembunuh berencana, dan juga adalah orang yang sudah melakukan laporan palsu, obstruction of justice dan membayar orang untuk membunuh," tuturnya.

Alih-alih bersikap independen Irma Hutabarat pun menduga polisi 'main-main' dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk satu suara mengiyakan skenario yang diungkapkan Putri Candrawathi soal pelecehan seksual.

"Indenpendensi itu bisa jadi stempel, yang namanya lembaga negara itu dibayar oleh negara. Jangan main-main, rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu dicatat sebagai dokumen negara, yang akan jadi sejarah yang dibaca oleh seluruh bangsa ini nanti," katanya.

"Saya pikir sejak awal kita sudah dibohongi terang-terangan tuh, Duren 3, tembak-tembakan, pelecehan seksual, ketika itu gugur, masa iya mau diulang lagi. Kita ini punya nalar dan ini melecehkan nalar jadinya," tambahnya.

Menurut Irma keterangan yang disampaikan Putri Candrawathi pun berubah-ubah. Jika sebelumnya dia sempat mengaku mendapat pelecehan seksual, semenatra dalam BAP suaminya Ferdy Sambo, istrinya tersebut justru diperkosa Brigadir J.

"Beda banget loh pemerkosaan sama pelecehan seksual. Kalau perempuan diperkosa itu setengah mati, mau buka baju aja susah, pasti akan melawan, pasti akan ada tanda kekerasan.

Ada lagi yang lebih aneh, mana mungkin orang diperkosa terus tiba-tiba masih satu mobil, terus barang-barangnya masih dibawakan oleh Joshua. Kalau ada orang yang mengalami kekerasan melihat mukanya saja tidak sudi," tuturnya.

Lebih lanjut Irma Hutabarat juga memberikan pandangannya soal dugaan Putri Candrawathi mengalami gangguan jiwa. Menurutnya mana mungkin orang dengan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) masih membrikan perintah, dan memberikan keterangan palsu.

"Jangan lupa dia juga menjanjikan Rp1 miliar kepada Bharada E untuk membunuh. Kita dibodoh-bodohi sekarang," katanya.

Meski begitu Irma Hutabarat mengaku masih mempercayai Polri dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J ini. Karena Kapolri sendiri sudah berbicara langsung di hadapan Parlemen.

"Tapi kalau melihat cara permainan, membawa lembaga-lebaga negara yang sangat kacau rekomendasinya, maka harus dipertanyakan? Saya ingin mempertanyakan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dari mana keluar rekomendasi seperti itu? kami ingin tahu proses di belakangnya, apakah ada bukti? apakah pernah berbica dengan Putri Candrawathi?," ungkapnya.

Bahkan Irma Hutabarat menilai rekomendasi ini sudah kelewatan. Ditambah Putri Candrawathi juga tidak ditahan padahal statusnya sudah menjadi tersangka hingga melukai rasa keadilan masyarakat.

"Kita ini mau dibuat percaya seolah-olah yang mengatakan itu psikolog, forensik. Saya tidak paham karena mereka pertama mengatakan obtruction of justice, Putri Candrawathi berbohong, peristiwa Duren 3 tidak ada. lalu beberapa saat kemudian memberikan rekomendasi yang bertolak belakang, pertanyaan saya bagaimana proses itu bisa terjadi?," katanya. 

"Mana bukti-buktinya, bagaimana lembaga negara bisa memberikan rekomendasi tanpa bukti? itu bukan main-main, jangan dijadikan permainan," pungkasnya. (mut)