Jakarta – Civil-20 mendorong negara-negara dunia, khususnya anggota G20, untuk menguatkan prinsip demokrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebab, hanya dengan demokrasi situasi dapat diperbaiki. 

“Ada mekanisme perbaikan dengan demokrasi, baik melalui pemilu maupun organisasi masyarakat sipil,” kata Ketua Forum Masyarakat Sipil atau Civil-20 Indonesia Sugeng Bahagijo dalam webinar C20 Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Menurut Sugeng Bahagijo, kepemimpinan harus beralih dari 'berbuat baik untuk diri sendiri' menjadi 'berbuat baik untuk orang lain', sehingga negara tidak memikirkan diri sendiri tetapi juga tentang negara lain yang berada dalam kesulitan. 

Misalnya, selama pandemi Covid-19 melanda dunia, banyak negara belum mampu membeli vaksin. Bahkan, tagline-nya adalah 'tidak ada yang aman sampai semua orang aman'.

C20 Indonesia menggelar Forum Dialog Kebijakan pada 27-28 Juli 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Dialog dimaksudkan untuk memperkuat rekomendasi kebijakan suara rakyat secara inklusif kepada forum G20. 

Melalui acara yang digelar secara hybrid ini, baik Kelompok Kerja C20 maupun Kelompok Kerja G20 akan mempresentasikan agenda dan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke KTT G20 Bali.

Hari pertama kegiatan, Rabu (27/7), diisi talk show bertajuk 'Mempertanyakan Strategi Pemulihan G20 Saat Ambang Resesi Global Tidak Dapat Dihindari'. 

Diskusi menghadirkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra dan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Widyasanti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan agenda utama, yakni Dialog Publik C20. Sementara rekapitulasi dialog dan konferensi pers akan dilakukan pada hari kedua, Kamis (28/7). “Policy Dialogue menjadi proses yang mematangkan ide dan analisis seluruh Working Group C20 sehingga siap untuk dipresentasikan pada C20 Summit nanti pada Oktober nanti,” kata Sugeng.

Selain PBB, menurut Sugeng, dunia hanya memiliki G20 yang dianggap benar-benar mewakili kepemimpinan yang lebih luas, dibandingkan dengan G7 yang hanya terdiri dari negara-negara maju. 

“Jadi, menurut kami, G20 layak untuk menjalankan peran kepemimpinannya,” ujarnya.

Karena itu, Sugeng berharap agar para pemangku kepentingan G20 dapat memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan Pokja C20 dan publik melalui media juga dapat memahami latar belakang rekomendasi tersebut.

Indonesia sebelumnya mendorong dan mengorganisir rekomendasi publik dari berbagai kelompok di luar pemerintah. Kelompok itu di antaranya Civil 20 (C20), Business 20 (B20), Labor 20 (L20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Think Tank (T20), Urban 20 (U20), dan Science 20 (S20).

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dipilih untuk memimpin kelompok C20. C20 akan memperjuangkan beberapa isu dan dibagi dalam tujuh kelompok kerja, yaitu akses vaksin dan kesehatan global, energi dan iklim, pembiayaan pembangunan dan SDGs, pendidikan dan kewarganegaraan global, kesetaraan gender, antikorupsi, dan perpajakan digital. (HW/ree)