Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan evaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk melakukan langkah selanjutnya.

"Pemprov sedang melakukan evaluasi nanti kita sampaikan ya. Apakah kita nantinya akan banding atau tidak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Namun, kata Riza, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan terus berupaya memastikan kesejahteraan buruh.

"Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memastikan kehadiran para buruh untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, yang baik dan berupaya untuk menyejahterakan," katanya.

Dalam penetapan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), pihaknya akan mencarikan solusi terbaik antara pemerintah, pengusaha dan buruh.

"Prinsipnya dalam penetapan UMR, UMP kita bekerja sama antara pemerintah dengan swasta dan dengan buruh untuk sama-sama duduk mencarikan solusi yang terbaik," tuturnya.

Sebelumnya, gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait UMP dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan PTUN tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan untuk menurunkan UMP DKI dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta.